Kamis 07 Apr 2022 00:02 WIB

Satgas IDI Sarankan Sejumlah Hal Jika Indonesia Menjadi Endemi, Apa Saja?

Status endemi bukan berarti tidak memikirkan Covid-19.

Rep: Dian Fath Risalah/ Red: Agus raharjo
Tenaga Kesehatan menunggu pasien yang akan menjalani tes usap PCR di Laboratorium Genomik Solidaritas Indonesia, Cilandak, Jakarta, Selasa (15/3/2022). Kebijakan pemerintah melonggarkan syarat perjalanan yang tak lagi wajib tes PCR atau antigen diperkirakan akan membuat bisnis tersebut gulung tikar.
Foto: ANTARA/Rivan Awal Lingga
Tenaga Kesehatan menunggu pasien yang akan menjalani tes usap PCR di Laboratorium Genomik Solidaritas Indonesia, Cilandak, Jakarta, Selasa (15/3/2022). Kebijakan pemerintah melonggarkan syarat perjalanan yang tak lagi wajib tes PCR atau antigen diperkirakan akan membuat bisnis tersebut gulung tikar.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Ketua Satgas Covid-19 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Zubairi Djoerban mengatakan, jika kondisi pandemi Covid-19 telah diputuskan menjadi endemi, bukan berarti bisa melupakan Covid-19 dan kembali ke kehidupan lama. Ia menegaskan, status endemi adalah tindakan pengendalian berkelanjutan yang bisa jadi makan waktu lama.

Menurut Zubairi, sangat memungkinkan Indonesia bertransisi menjadi endemi. Hal ini pun didukung dengan data yang menunjukkan jumlah kasus Covid-19 di Indonesia menurun drastis. "Dari sekitar 60 ribu per hari di bulan Februari, saat ini turun di bawah 3 ribu, bahkan bisa makin turun lagi," kata Zubairi dalam keterangan, Rabu (6/4/2022).

Baca Juga

Beberapa hal yang harus dilakukan adalah tetap memperkuat pelacakan kontak bila terdeteksi ada kasus Covid-19. "Ini harus dilakukan dengan benar. Apalagi jumlah tes sudah berkurang dengan hilangnya tes PCR dan antigen untuk syarat perjalanan. Jadi, contact tracing tidak bisa ditawar," tegas Zubairi.

Selanjutnya adalah vaksinasi lansia dan booster terus dikejar. Hal ini lantaran vaksinasi pada usia di atas 60 belum mencapai 70 persen. "Ini pekerjaan rumah yang harus diselesaikan berbarengan dengan pelaksanaan booster. Kalau booster meningkat, tentu akan mempercepat endemi," tuturnya.

Selanjutnya adalah perubahan perilaku. Karena, bagaimanapun masalah Covid-19 tidak lepas dari perilaku. Baik masyarakatnya, pimpinan negaranya, media, dan dokter, saling kait mengait.

"Artinya, edukasi harus terus menerus. Apalagi pada era post truth saat ini, di mana kebohongan dapat menyamar menjadi kebenaran," kata dia.

Zubairi melanjutkan, dari pandemi Covid-19 memperlihatkan bahwa Evidence Based Medicine (EBM) sangatlah krusial. Ia mencontohkan, pada awal pandemi, klorokuin fosfat, obat antimalaria yang telah lama digunakan dan remdesivir ditemukan memberikan efek terapeutik pada penyakit Covid-19 pada awalnya.

Namun, penelitian terkini menemukan bahwa kedua golongan obat ini tidak memberikan luaran positif pada pasien dengan Covid-19. "Penelitian awal menunjukkan klorokuin dinilai bagus untuk penyembuhan Covid-19.Namun penelitian lebih besar dan yang didesain lebih baik, membuktikan bahwa klorokuin tidak ada gunanya," ujarnya.

Terakhir, Zubairi mengingatkan bahwa lonjakan kasus Covid-19 masih bisa terjadi. Sebab itu, status endemi bukan berarti tidak memikirkan Covid-19. "Justru sebaliknya, selalu memikirkan Covid-19, dengan prokes, pemantauan, dan intervensi yang efektif serta berdasarkan EBM, bukan sekadar opini dan testimoni," tegas Zubairi.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement