REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD menegaskan komitmen memerangi tindak pidana pencucian uang (TPPU), tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT) dan investasi ilegal secara berkelanjutan. Aksi pemberantasan tiga jenis kejahatan ini akan dilakukan di dalam negeri maupun di kancah internasional.
"Pemerintah tidak akan setengah-setengah bekerja melindungi rakyat dari kejahatan tersebut," kata Mahfud dalam keterangan pers yang diterima Republika.co.id, Rabu (30/3/2022).
Komitmen tersebut disampaikan Mahfud MD saat membuka jalannya Rapat Komite Koordinasi Nasional TPPU (Komite TPPU) yang berlangsung di Gedung PPATK. Mahfud meminta Komite TPPU memperkuat kerjasama guna memberantas tiga jenis kejahatan tersebut.
"Seluruh pemangku kepentingan baik kementerian maupun lembaga akan terus meningkatkan sinergi guna menangani semua celah dan kesempatan yang dapat digunakan oleh para pelaku kejahatan," ujar Mahfud.
Mahfud MD juga menyebut rapat Komite TPPU membahas tiga agenda penting, yaitu penanganan investasi ilegal, persiapan Indonesia menghadapi Mutual Evaluation Review (MER) oleh Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) dan pelaksanaan perayaan nasional dua dekade gerakan APUPPT Indonesia.
Mahfud MD menyatakan Pemerintah tidak akan setengah-setengah dalam menindak pelaku kejahatan investasi illegal. Selain merugikan masyarakat, kejahatan itu merusak kepercayaan publik pada instrumen investasi yang dilindungi hukum.
"Seluruh kementerian dan lembaga anggota Komite TPPU meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan investasi ilegal secara sinergis dan efektif agar masyarakat tidak menjadi korban penipuan yang mengatasnamakan investasi," ujar Mahfud.
Selain itu, guna meningkatkan kepercayaan di mata internasonal, Indonesia sedang menjalani proses untuk menjadi anggota penuh FATF. Keanggotaan Indonesia di FATF sangat penting untuk mendapatkan persepsi positif terhadap sistem keuangan Indonesia, sehingga dunia kian yakin, confidence dan trust terhadap iklim investasi dan bisnis di Indonesia.
"Sangat penting bagi Indonesia untuk menjadi anggota penuh FATF. Oleh sebab itu kita akan laksanakan seluruh action plan dalam menghadapi penilaian FATF, dan Bersama-sama menunjukkan upaya pencegahan dan pemberantasan investasi ilegal secara sinergis dan efektif," ucap Mahfud MD.
Sementara itu, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana TPPU menegaskan keseriusan pemerintah dalam menangani kasus investasi ilegal. PPATK dan seluruh pemangku kepentingan dan anggota Komite TPPU akan bekerja sama dan bersinergi dalam menangani kasus investasi ilegal. "PPATK terus memantau dan menelusuri aliran-aliran dana terkait investasi ilegal di dalam hingga keluar negeri," sebut Ivan.
Dalam rapat tersebut disepakati untuk semakin memperkuat sinergitas lintas Kementrian/Lembaga dalam memberantas dan mencegah investasi ilegal. "Pemerintah dan seluruh anggota Komite TPPU akan bekerjasama dan bersinergi dalam menangani kasus investasi ilegal," jelas Ivan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
