Kamis 24 Mar 2022 12:18 WIB

Turunkan Angka Stunting, Pemerintah Siapkan Langkah Intervensi

Presiden menargetkan penurunan angka stunting sebesar 14 persen dapat tercapai 2024

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Gita Amanda
BKKBN terus melakukan koordinasi program percepatan penurunan stunting ke stakeholder terkait agar pendekatan spesifik dan sensitif dalam penanganan stunting dapat tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat khususnya.
Foto: istimewa
BKKBN terus melakukan koordinasi program percepatan penurunan stunting ke stakeholder terkait agar pendekatan spesifik dan sensitif dalam penanganan stunting dapat tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat khususnya.

REPUBLIKA.CO.ID, KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan agar target penurunan angka stunting sebesar 14 persen dapat tercapai pada 2024. Untuk mencapai target itu, pemerintah menyiapkan langkah-langkah intervensi.

"Hari ini saya berada di Provinsi NTT di Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam rangka program perbaikan untuk stunting," kata Jokowi dalam keterangan pers usai peninjauan rumah warga di Desa Kesetnana, Timor Tengah Selatan, NTT, Kamis (24/3/2022).

Baca Juga

Jokowi mengatakan, permasalahan stunting tak hanya terkait dengan urusan gizi anak. Namun juga perlu memperhatikan kesiapan dan pengetahuan dari calon pengantin.

"Calon pengantin memang harus disiapkan agar mereka tahu apa yang harus disiapkan sebelum nanti menikah dan sebelum nanti hamil. Dan ngerti betul apa yang harus dilakukan karena belum tentu semua pengantin itu tahu. Meskipun punya uang banyak, tetapi kalau ga tau apa yang harus dilakukan disiapkan akan menjadi keliru juga," jelas Jokowi.

Karena itu, ia menilai diperlukannya pendampingan terhadap calon-calon pengantin terkait gizi anak. Selain itu, pemerintah juga mengintervensi rumah warga yang tak layak huni yang menjadi salah satu faktor terjadinya stunting anak.

"Kita tidak hanya mengintervensi urusan pemberian makanan tambahan, kemudian gizi anak. Tetapi hari ini juga melihat langsung di lapangan, rumah-rumah yang kita tahu rata-rata memang yang stunting itu tinggal di rumah yang tidak layak huni dan ini yang juga akan kita intervensi," jelasnya.

Jokowi menilai jika intervensi tidak dilakukan secara terpadu baik oleh pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah pusat, dan juga seluruh masyarakat, maka target penurunan angka stunting akan sulit tercapai.

"Saya kira kalau intervensinya terpadu, termasuk juga urusan air di NTT ini urusan air bukan perkara yang mudah, itu juga dikerjakan, terpadu, semuanya itu yang akan menyebabkan target yang ingin kita raih 14 persen itu tercapai," kata dia.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement