REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa memberikan instruksi tegas kepada seluruh jajaran TNI, khususnya yang bertugas di wilayah Papua agar lebih serius dalam menangani kelompok kriminal bersenjata (KKB). Hal ini Andika sampaikan menyusul terungkapnya kebohongan Komandan Kompi (Danki) terkait penyerangan Pos Koramil Gome, Kabupaten Puncak, Papua, beberapa waktu lalu.
"Kelompok bersenjata ini bisa berada di mana saja. Jadi pelajaran untuk para Dandim yang ada di seluruh wilayah, termasuk di Papua Barat untuk tidak pernah main-main," kata Andika seperti dikutip dari video yang diunggah dalam kanal Youtube pribadinya, Jenderal Andika Perkasa, Selasa (22/3/2022).
Selain itu, Andika juga memerintahkan kepada seluruh dandim untuk tidak melakukan pengamanan proyek apapun tanpa ada arahan langsung dari masing-masing pimpinan, yakni panglima kodam (pangdam). "Makanya dalam instruksi saya, tidak ada, tidak ada yang melakukan pengamanan proyek apapun, kecuali atas perintah pangdam," tegas mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) itu.
"Jadi semua harus bisa bertindak secara disiplin, hati-hati, tidak sembarangan. Pada saat yang bersamaan selalu siap di mana pun juga," imbuhnya.
Sebelumnya, Andika mengungkapkan, proses hukum sedang berlangsung terhadap Danki atau Komandan Pos Koramil Gome, Kabupaten Puncak, Papua yang berbohong soal laporan pengamanan. Dia menyebut, Komandan Pos Koramil Gome melaporkan adanya gelar pasukan pengamanan yang dilakukan di sejumlah lokasi. Namun, ternyata pengamanan yang dilaksanakan berada di sebuah lokasi proyek galian pasir.
"Karena memang apa yang dilaporkan oleh komandan pos, bukan hanya insiden hari itu ya, hari itu kan insiden yang kemudian menewaskan sampai tiga orang anak buah dari pos itu, tetapi kegiatan yang dilaporkan oleh komandan pos kepada komandan atasnya, yaitu komandan batalyon yang waktu itu vicon (video conference) dengan saya, nah, itu bohong," kata Andika kepada wartawan di Hotel Ritz Carlton, Jakarta Selatan, Senin (21/3).
"Jadi misalnya dikatakan dia mengeluarkan pengaman pos itu, patroli ke titik ini, ke titik A, ternyata yang dilakukan itu ke proyek galian pasir," lanjutnya menjelaskan.
Andika menuturkan, Komandan Pos Koramil Gome sengaja menutupi laporan itu agar tidak ketahuan oleh atasannya. Selain itu, keputusan menggelar pasukan pengamanan di lokasi proyek galian pasir tersebut juga tidak mempertimbangkan faktor keamanan para pajurit.
"Itulah yang kemudian ditutupi, harapannya nggak ketahuan, tapi juga pada saat bersamaan, cara komandan pos ini menggelar di tempat galian pasir tadi itu nggak sama sekali nggak ada pertimbangan. Bagaimana supaya misalnya aman, satu itu salah karena nggak ada izin," ungkap dia.
"Kedua, dilakukan juga tanpa pertimbangan taktis. Ingat, ini kan bukan daerah lain, ini daerah yang memang keamanannya juga agak lebih tidak biasa," tambah Andika.
Diketahui, tiga prajurit Satgas Kodim YR 408/Sbh gugur saat kontak tembak dengan kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) di Tigilobak, Distrik Gome, Kabupaten Puncak, Papua, Kamis (27/1/2022). Insiden tersebut terjadi sekitar pukul 04.30 WIT setelah TPNPB-OPM melakukan penyerangan terhadap Pos Koramil Gome, Satgas Kodim YR 408/Sbh.
Tiga prajurit TNI AD yang meninggal dunia, yakni Serda M Rizal Maulana Arifin, Pratu Tupel Alomoan Baraza dan Pratu Rahman Tomilawa. Sementara itu, satu prajurit lainnya bernama Pratu Syaiful mengalami luka tembak dan dalam kondisi kritis.
Ikuti Whatsapp Channel Republika