Isu Momentum Reshuffle, Kegusaran Partai Koalisi, dan Desakan Evaluasi Kinerja Menag

Bersamaan dengan isu reshuffle, muncul desakan agar Presiden Jokowi mengevaluasi kinerja Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas terkait pernyataannya yang dinilai membandingkan suara adzan dengan gonggongan anjing. Desakan datang dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI).

"Presiden (Jokowi) perlu mengoreksi dan mengevaluasi menteri-menterinya yang seperti ini (menteri Agama) agar tidak menimbulkan keresahan umat," kata Wakil Ketua Umum (Waketum) ICMI Andi Anzhar Cakra Wijaya dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (25/2/2022) lalu.

Andi Anzhar mengungkapkan hal itu, karena ICMI "menangkap" keresahan umat Islam saat ini akibat pernyataan Menag Yaqut tersebut. Menurut dia, sebagai Menteri Agama, Yaqut seyogianya membuat pernyataan yang sejuk, damai, dan arif.

"Seharusnya Menteri Agama lebih arif dan bijaksana dalam menyampaikan pendapat. Tidak malah membuat gaduh dan resah umat (Islam)," katanya pula.

Waketum ICMI Bidang Politik, Hubungan Internasional, Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) ini menambahkan, mungkin maksud dan tujuan Menteri Yaqut baik, "Namun, cara penyampaiannya yang mengasosiasikan (membandingkan) suara adzan dengan gonggongan anjing itu yang tidak tepat," ujar Andi.

Untuk itu, ICMI, kata Andi Anzhar, meminta Presiden Jokowi agar segera mengevaluasi kinerja Menteri Agama tersebut dan bila perlu me-reshuffle-nya dengan sosok yang baik yang diterima umat Islam sebagai mayoritas dan bukan figur yang sering membuat pernyataan kontroversial. Penonaktifan dan penggantian Menteri Agama itu sangat penting, ujar mantan Anggota DPR RI ini, mengingat sampai sekarang publik dan umat Islam terus bereaksi keras terhadap kasus yang dapat masuk kategori penistaan agama dan melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) itu.

"ICMI meminta kepada Presiden agar serius menangani hal ini. Jangan sampai, umat Islam di seluruh Indonesia bereaksi keras dan membuat situasi stabilitas negara tidak kondusif. Presiden-lah yang mempunyai hak prerogatif untuk mengganti kabinetnya. Jangan sampai, jalannya pemerintahan terganggu karena situasi yang tidak kondusif akibat kinerja menterinya yang membuat resah umat," katanya lagi.

Indonesia Political Opinion (IPO) juga merilis hasil survei terbaru bertajuk 'Dinamika Isu Sosial, Kemasyarakatan, dan Konstelasi Politik 2024'. Direktur Eksekutif IPO, Dedi Kurnia Syah mengatakan sebanyak 52 persen publik menilai reshuffle perlu dilakukan.

Dedi mengatakan, saat responden ditanya lebih detail terkait siapa menteri yang paling layak diganti, mayoritas responden menjawab Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas paling layak di-reshuffle dengan persepsi publik 62 persen. Survei tersebut dilakukan sebelum ramai-ramai soal pernyataan Menag Yaqut soal analogi pengeras suara masjid dengan gonggongan anjing.

"Karena ini selesai 22 Februari jadi toa belum masuk, mungkin kalau sekarang bisa makin justru meningkat drastis," ujarnya.

Selain itu, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, juga jadi menteri yang paling diharapkan di-reshuffle oleh publik dengan persepsi publik 42 persen. Hal tersebut tidak lepas dari polemik Undang-Undang Cipta Kerja dan Jaminan Hari Tua yang ramai belakangan ini.

"Kalau Ida Fauziyah ini memang sejak konflik buruh termasuk juga undang-undang Cipta Kerja ini Ida Fauziyah sudah sering di-mention sebagai menteri yang layak di-reshuffle dengan keinginan publik sebesar 42 persen," ungkapnya.

Selain itu, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly juga diharapkan oleh publik untuk di-reshuffle dengan 38 persen. Disusul Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wakyu Trenggono dengan 29 persen.

Survei IPO dilakukan pada 15-22 Februari 2022. Survei dilakukan melalui wawancara lewat sambungan telepon kepada responden.

Sebanyak 1.220 responden terlibat dalam penelitian periode ini. Survei dilakukan dengan menggunakan teknik multistage random sampling dengan margin of error 2.90 persen, dan tingkat akurasi data 95 persen.