REPUBLIKA.CO.ID, oleh Febriantro Adi Saputro, Nawir Arsyad Akbar, Ali Mansur, Antara
Isu reshuffle kabinet sudah lama berembus sejak Partai Amanat Nasional (PAN) memutuskan bergabung ke barisan koalisi pemerintah akhir tahun lalu. Isu itu kembali menemukan momentumnya, seusai Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas) dikabarkan bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu.
Namun, kabar itu langsung dibantah Zulhas. "Hoaks alias tidak benar," kata Zulkifli kepada Republika, Senin (7/3/2022).
Bantahan juga disampaikan Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi. Viva juga membantah isu pertemuan tersebut.
"Berita itu tidak benar," ujarnya.
Juru Bicara PAN itu mengatakan, dalam sepekan kemarin Zulkifli Hasan disibukan road show melakukan konsolidasi kader dan pemantapan persiapan pemilu di Jawa Tengah. Zulkifli juga dipadatkan dengan aktifitas keliling ke seluruh kabupaten/ kota untuk bertemu dengan basis konstituen dan pengurus partai.
"Sebagai partai koalisi pemerintah, PAN tetap konsisten dan berkomitmen untuk membantu pemerintahan Presiden Jokowi dalam mempercepat pemulihan ekonomi nasional dan pemenuhan kebutuhan kesehatan rakyat," tuturnya.
Isu PAN segera bergabung ke kabinet Jokowi, direspons partai koalisi yang sejak awal menjadi pendukung Jokowi, misalnya Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Wakil Ketua Umum PPPArsul Sani, mengaku PPP tak mempermasalahkan jika PAN gabung ke kabinet Indonesia Maju jilid II, namun mengakui adanya kegusaran di kalangan internal partainya.
"Kami tidak keberatan, yang jelas itu sepenuhnya hak prerogatif presiden," kata Arsul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin.
Arsul mengungkapkan, ada aspirasi di kalangan internal PPP yang mempertanyakan hal tersebut. Sebab, para kader menganggap PAN berseberangan dengan PPP pada pilpres lalu, namun pada akhirnya mendapat posisi yang sama di kabinet.
"Kemudian komentarnya teman-teman PPP kok kasihan banget pak PPP itu yang sudah habis-habisan, kalau istilah internal itu berdarah-darah, dan kemudian juga berhadapan dengan orang yang tadinya dalam posisi di pilpres itu berhadap-hadapan tapi pada akhirnya sama. Ya paling ada aspirasi-aspirasi itu tapi kan itu semuanya kita serahkan kepada presiden," ujarnya.
Arsul menilai wajar adanya aspirasi-aspirasi tersebut. Bagi PPP lebih penting untuk menatap persiapan menghadapi pemilu 2024 ketimbang mempersoalkan hal tersebut.
"Tetapi sekali lagi tentu sebagai aspirasi di internal tidak ada salahnya juga ya, wajar kemudian ada perspektif yang apa, ya pada akhirnya dianggap suaranya sedikit PPP ini lebih termajinalkan," tuturnya.
Dirinya juga mengaku tak tahu apakah Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa sudah dikomunikasikan oleh Presiden Jokowi terkait rencana reshuffle tersebut. Sebab, Suharso sampai saat ini belum menyampaikan ke jajaran internal PPP terkait reshuffle.
"Biasanya kalau sudah final baru diberitahukan. Kalau masih wacana, masih diutak-atik tentu belum dikomunikasikan. Menurut saya kalau tidak dikomunikasikan tidak masalah karena itu hak prerogatif presiden," ungkapnya.
Seperti diketahui, pada akhir tahun lalu, Presiden Jokowi memutuskan menambah jabatan wakil menteri (wamen), lewat revisi Peraturan Presiden (Perpres). Namun, hingga saat ini jabatan wamen tersebut masih belum diisi.
Di antaranya yakni posisi wakil Menteri Sosial, Wakil Menteri ESDM, Wakil Menteri Investasi, Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Wakil Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi, Wakil Menteri Koperasi UKM, Wakil Menteri Perindustrian, serta Wakil Menteri Ketenagakerjaan.
Sekretaris Fraksi Partai Nasdem, Saan Mustopa mengatakan bahwa posisi wamen yang dibentuk oleh Presiden Jokowi sudah melalui banyak pertimbangan dan kebutuhan di setiap kementerian. Ia mengatakan, ada peluang posisi tersebut akan diisi secara bersamaan.
"Mungkin Pak Jokowi ingin itu semua diisi nanti bersamaan dengan reshuffle dilakukan," ujar Saan di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (6/1/2022) lalu.
In Picture: Aksi Damai Protes Menag Bandingkan Suara Adzan dengan Gonggongan Anjing
Ikuti Whatsapp Channel Republika