REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh menanggapi adanya isu perombakan atau reshuffle di Kabinet Indonesia Maju. Menurutnya, itu merupakan hak prerogatif dari Presiden Joko Widodo.

"Hak prerogatif presiden pasti, tapi saya rasa barangkali kalau tidak terlalu penting-penting amat untuk apa reshuffle," ujar Surya di Hotel Redtop, Jakarta, Kamis (28/10).

Sebelumnya, Poltracking Indonesia merilis hasil survei terkait evaluasi kinerja pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin selama dua tahun ini. Berdasarkan tingkat kepuasan masyarakat di berbagai bidang, mayoritas publik setuju dilakukannya perombakan kabinet atau reshuffle pada pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

"Terkait kinerja kabinet, terdapat 59,3 persen publik yang menyatakan persetujuannya, gabungan antara sangat setuju dan setuju, untuk dilakukan penggantian menteri di Kabinet Indonesia Maju," ujar Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda AR dalam rilis daringnya, Senin (25/10).

Dari 59,3 persen yang menyatakan setuju untuk dilakukan reshuffle, 10,5 persen di antaranya menyatakan sangat setuju dan 48,8 persen menyatakan setuju. Responsen yang menyatakan tidak setuju sebanyak 28,1 persen dan sangat tidak setuju sebanyak 4,7 persen.

"Tidak tahu atau tidak menjawab sebesar 7,9 persen," ujar Yuda.

Survei tersebut juga menemukan bahwa tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin adalah 67,4 persen. Sedangkan yang tidak puas sebesar 27,8 persen.

Yuda menjelaskan, tingkat kepuasan publik adalah indikator paling relevan untuk menilai kinerja pemerintahan. Penilaian kepuasan publik ini memiliki konsekuensi serius, terutama terhadap kementerian yang disorot publik.

"Puas tidaknya publik mengindikasikan perlu tidaknya penggantian atau reshuffle secara umum. Hal ini dapat dilihat dari tingkat kepuasan kinerja pada setiap bidang pemerintahan," ujar Yuda.

Ikuti Whatsapp Channel Republika