REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Amerika Serikat (AS) mengecam undang-undang baru Rusia yang menghukum orang yang dituduh menyebarkan "berita palsu" hingga 15 tahun penjara. AS terus mendorong seluruh sektor untuk mempromosikan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental.

"Kami mengecam langkah Dewan Federasi Rusia untuk meloloskan sebuah undang-undang yang mengancam jurnalis dengan hukuman penjara hingga 15 tahun," kata juru bicara Gedung Putih Emily Horne dalam pernyataannya, Sabtu (5/3/2022).

Undang-undang Rusia melarang laporan yang dapat mendiskreditkan militer negara itu. Pada Jumat (4/3/2022) lalu parlemen Rusia mengesahkan undang-undang yang menjatuhkan hukuman penjara hingga 15 tahun pada orang yang dituduh sengaja menyebarkan berita "palsu" tentang militer.

"Undang-undang ini akan memaksakan hukuman dan denda yang sangat berat pada mereka yang berbohong dan membuat pernyataan yang mendiskreditkan angkatan bersenjata kita," kata ketua Duma atau majelis rendah parlemen Rusia, Vyacheslav Volodin.

Moskow juga memblokir Facebook karena media sosial itu membatasi media-media pemerintah Rusia. Moskow juga memblokir media-media Barat seperti BBC, Deutsche Welle, dan Voice of America.

CNN dan CBS News mengatakan akan menghentikan siaran di Rusia. Sedangkan media lain menghapus saluran jurnalis yang berbasis di Rusia saat mereka menilai situasi yang berkembang di negara tersebut.

Perang masih berlangsung di Ukraina untuk hari ke-10 pada Sabtu (5/3/2022). Pasukan Rusia mengepung dan membombardir kota-kota dalam serangan terbesar di negara Eropa sejak Perang Dunia II. 

Baca juga:

Harga Barang Naik, Kantor Staf Presiden Minta Masyarakat Kurangi Produk Impor

Ikuti Whatsapp Channel Republika