REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan, meminta para aparatur sipil negara yang menolak dipindah ke Ibu Kota Negara (IKN) baru di Penajam Paser Utara, Kaltim, agar mengikuti prosedur seharusnya. Menurut dia, di DKI Jakarta, tenaga pelayan publik sudah lebih dari cukup.

Sehingga, dia menolak adanya keinginan  aparatur sipil negara (ASN) pusat dimutasi ke Provinsi DKI Jakarta, meskipun hal itu masih sebatas kabar yang beredar. “Kami di DKI Jakarta secara jumlah sudah sangat cukup, jadi jangan juga nanti menjadi beban bagi warga Jakarta,” kata Anies di Pura Aditya Jaya, Rawamangun, Rabu (2/3).

Presiden Joko Widodo menegaskan untuk memindahkan IKN ke Kalimantan Timur. Dalam hal itu, dia juga mempertimbangkan untuk memboyong ASN ke ibu kota baru.

Berdasarkan rencana awal pemerintahan Jokowi, sekitar 118 ribu ASN di lingkungan kementerian atau lembaga pusat harus pindah ke ibu kota baru, dimulai pada 2024 mendatang. Menurut dia, pemindahan ASN ke Kalimantan Timur itu, juga akan dilakukan demi pemerataan penduduk.

“Saya nggak tahu apakah nanti pindah pada mau, kalau saya sih saya paksa,” kata Jokowi Januari 2020 lalu di Istana Negara.

Baru-baru ini, santer kabar yang menyebut banyak ASN menolak pindah ke IKN Nusantara. Hal itu, sempat dikatakan Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN RB, Alex Denni beberapa waktu lalu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika