REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, merespons usulan terkait isu penundaan pelaksanaan pemilu 2024. Mu'ti mengimbau agar sebaiknya para elit politik bersikap arif, dan bijaksana, serta mementingkan masa depan bangsa dan negara di atas kepentingan individu dan kelompok.
"Janganlah menambah masalah bangsa dengan wacana yang berpotensi melanggar konstitusi," kata Mu'ti kepada Republika, Jumat (25/2/2022).
Mu'ti juga mengimbau agar sebaiknya para elite itu melihat langsung keadaan di masyarakat. Selain itu dirinya mengajak para elite memahami keadaan dan perasaan rakyat. "Jangan hanya membaca hasil survei yang mungkin saja tidak akurat," ujarnya.
Dirinya mendesak agar wacana penundaan Pemilu berimplikasi pada perpanjangan masa bakti Presiden-Wakil Presiden, Menteri, DPD, DPR, dan DPRD diakhiri. "Mari berpikir jernih dan jangka panjang," tuturnya.
Sebelumnya sejumlah petinggi partai politik menggulirkan wacana penundaan pemilu 2024. Isu tersebut awalnya disampaikan Wakil Ketua DPR RI, Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin). Menurutnya usulan penundaan pemilu tersebut perlu dipertimbangan agar momentum perbaikan ekonomi tidak terjadi stagnasi usai pandemi menghajar tanah air dua tahun terakhir.
"Dari seluruh masukan itu saya mengusulkan pemilu 2024 ditunda satu atau dua tahun," kata Muhaimin di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (23/2/2022).
Hal senada juga disampaikan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas). Zulhas menyoroti soal pentingnya keberlangsungan program-program untuk pembangunan yang tertunda selama dua tahun karena pandemi. "Oleh karenanya berbagai pertimbangan itu dan masukan dari masyarakat, kalangan, kami, memutuskan setuju pemilu diundur," ungkapnya.
(Febrianto Adi Saputro)
Ikuti Whatsapp Channel Republika
