REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelaksana Harian (Plh) Kepala Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Eko Prasetyanto menyampaikan, pihaknya akan merintis sejumlah kegiatan strategis. Untuk itu, dia menekankan pentingnya dukungan kecakapan dari sumber daya aparatur yang ada.
“Harus berani membuka diri, berwawasan global. Silakan saja rekan-rekan bersekolah di lembaga pendidikan berkualitas di dalam dan luar negeri,” kata Eko dalam keterangannya, Sabtu (12/2).
Eko menyebutkan, sejumlah kegiatan strategis yang kini tengah dirintis oleh Badan Litbang Kemendagri. Salah satunya, yakni membangun suatu sistem pendataan skala besar untuk membantu merumuskan kebijakan. Itu dilakukan sejalan dengan terus mengembangkan beragam indeks untuk mempermudah pembinaan ke daerah.
Indeks-indeks yang Eko maksud, di antaranya Indeks Inovasi Daerah, Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah, dan Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah. “Transformasi kelembagaan ini harus jadi momentum untuk bersama memperbaiki dan membesarkan lembaga,” kata dia.
Disahkannya Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kemendagri berdampak pada transformasi kelembagaan di lingkup Kemendagri, salah satunya terjadi di Badan Litbang. Melalui peraturan anyar tersebut, Badan Litbang akan berubah menjadi Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN).
“BSKDN akan menjalankan tugas menyelenggarakan perumusan, penyusunan dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri,” ujar Eko.
Eko menyebutkan, dibutuhkan beragam terobosan untuk merespons tugas baru tersebut. Langkah awal, kata dia, pihaknya tengah mengajak mitra strategis yang berasal dari berbagai kalangan untuk ikut berkolaborasi. “Nantinya BSKDN akan dituntut menghasilkan kajian yang aktual. Sehingga kita harus menjaring kerja sama dengan kementerian/lembaga, universitas, para pakar, lembaga donor, dan lembaga think tank lainnya agar hasil analisis kajian dapat tajam dan cepat,” kata dia.
Eko pada Kamis (10/2) lalu memimpin rapat Penguatan Jejaring Kerja Sama Lingkup Badan Litbang Kemendagri. Pada kesempatan itu, para mitra yang hadir mengaku bersedia untuk mendukung transformasi kelembagaan yang dilakukan. Seperti yang diutarakan Cecep Effendi, Dosen dari Universitas Negeri Jakarta. Dia mangatakan akan membantu BSKDN membangun relasi dengan para dosen di luar negeri.
"Saya akan mengajak kolega saya di luar negeri untuk bantu kajian yang dilakukan BSKDN. Tentu mereka punya kompetensi untuk memberi masukan isu-isu spesifik sesuai kepakaran mereka,” kata Cecep.
Selain itu, transformasi Badan Litbang juga merupakan tindak lanjut dari Perpres Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang mengintegrasikan fungsi riset di bawah naungan BRIN. Saat ini, rapat pembahasan guna menyusun draft Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang organisasi dan tata kerja BSKDN terus berjalan.
Rapat tersebut melibatkan berbagai pihak di lingkup Kemendagri dan kementerian/lembaga lainnya agar nantinya tugas dan fungsi BSKDN dapat dipertajam dan tidak tumpang tindih.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
