Ganjar dan Komnas HAM Bahas Penyelesaian di Wadas

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), hari ini bertemu dengan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo di Semarang, Jawa Tengah.

Pertemuan di rumah dinas Gubernur Jawa Tengah, Puri Gedeh ini membahas agenda bersama dalam menangani persoalan di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo.

Baca Juga

Menurut gubernur, setidaknya ada tiga agenda yang disiapkan bersama Komnas HAM dalam rangka penyelesaian problem yang masih terjadi di Desa Wadas. "Hari ini saya bertemu dengan anggota Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara guna membahas persoalan di Wadas," ungkapnya usai pertemuan, Jumat (11/2/2022).

Sebelumnya, pemerintah dan aparat kepolisian dikecam terkait kasus kekerasan di Wadas. Perwakilan Solidaritas untuk Wadas, Heronimus Hemon, mengungkapkan rasa takut dan lapar menghantui warga Wadas, Purworejo, Jawa Tengah pasca aksi kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian.

Kehidupan di Desa Wadas disebut belum kembali normal hingga Kamis (10/2/2022). "Rasa takut dan trauma tak henti-hentinya menghantui kehidupan warga Wadas. Puluhan anak, saudara dan suami diangkut paksa tanpa alasan oleh Polres Purworejo menambah kekhawatiran sanak keluarga yang menantikan kepulangan mereka," kata Heronimus dalam keterangan yang dibacakan lewat webinar pada Kamis (10/2/2022).

Diketahui, Pada Rabu (9/2/2022), sebanyak 66 warga yang sempat diamankan karena bentrokan telah dipulangkan ke rumah masing-masing. Ketegangan terjadi awalnya karena ratusan petugas gabungan mendampingi Tim Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Tengah dan Dinas Pertanian Provinsi Jateng melakukan kegiatan pengukuran tanah dan menghitung tanaman di area yang telah disepakati oleh sebagian warga untuk menjadi lokasi tambang batu andesit.

Area yang diukur lebih kurang 114 hektare. Warga menolak rencana penambangan batu andesit yang akan digunakan untuk pembangunan Bendungan Bener yang menjadi salah satu proyek strategis nasional itu berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 56 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Ganjar menjelaskan, tiga agenda pokok yang dibicarakan adalah evaluasi teknis, evaluasi pendekatan, dan pemulihan kondisi warga. Menurutnya, evaluasi teknis mesti segera dilakukan guna menyelesaikan persoalan yang nasih ada. Termasuk cara pendekatan agar tidak terjadi kekerasan.

"Yang ketiga, tentu soal bagaimana kita menyiapkan kondisi masyarakat agar dapat kembali guyub, rukun, dan tidak saling bergesekan di Wadas,” kata dia.

Evaluasi teknis yang dilakukan, lanjutnya, antara lain terkait isu lingkungan, isu penambangan, dan melibatkan BBWS dan BPN sebagai institusi yang mengerjakan.

Kedua, cara-cara yang cenderung mengedepankan kekerasan dan represif tidak boleh lagi terjadi di Desa Wadas dan itu juga sudah disepakati oleh Polda Jawa Tengah.

Sedangkan yang ketiga, memperbaiki kondisi psikologis warga di Wadas agar kembali guyub rukun, setelah informasi terjadinya perundungan di tengah-tengah warga yang pro dan kontra. “Udah deh hentikan semua itu, Insya Allah kita akan masuk, saya senang tadi ada informasi KPAI juga mau diajak masuk. Pun demikian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak," jelasnya.

Untuk itu, Ganjar dalam waktu dekat juga akan kembali mengunjungi Desa Wadas guna berdialog dan membangun komunikasi yang lebih komperehensif dengan warga di sana.

“Kita akan coba ngobrol dengan warga, sehingga mereka betul-betul nyaman bisa berkomunikasi, dan saling membuka diri dalam rangka menyelesaikan permasalahn yang ada,” kata dia.

Ia juga berteri makasih kepada Komnas HAM yang terus memberikan banyak masukan serta koreksi kepadanya, termasuk juga salah satu Tokoh NU, Imam Aziz. “Tentu saya senang karena ada mas Beka dari Komnas yang selalu memberikan masukan koreksi, terus mas Imam sebagai representasi masyarakat juga bersedia menjadi pendamping," kata dia.

Prinsipnya, lanjut Ganjar, adalah menyiapkan sebaik-baiknya informasi yang akan disampaikan dengan gampang dan gamblang, agar mudah dipahami oleh warga Wadas.

“Tadi pesannya, informasi yang disampaikan harus gamblang dan gampang dicerna oleh masyarakat, sehingga tidak terjadi multi interpretasi dalam menangani persoalan di Desa Wadas," lanjutnya.

Anggota Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara mengapresiasi gubernur Jawa Tengah yang sudah berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan yang masih terjadi di Wadas dengan baik. Komnas HAM, kata Beka, terus mengawasi dan siap memfasilitasi dialog seera antara Pemprov Jawa Tenga dengan warga Wadas.

“Pak gubernur komit untuk menjalankan itu semua dan komnas ham nanti juga akan terus mengawasi bagaimana pelaksanaan komitmen dari pak gubernur,” kata Beka.

Selain itu, Beka juga mengapresiasi respon cepat Kapolda Jawa Tengah, Irjen Ahmad Luthfi yang telah bersedia menarik pasukan yang ada di wilayah Desa WadasWadas.

“Kami tadi juga sampaikan dengan situasi atau relasi sosial yang merenggang ini harus ada upaya luar biasa supaya mereka jadi rekat kembali, persaudaraan dan kemanusiaannya terus terbangun,” jelas Beka.

Ikuti Whatsapp Channel Republika