Sabtu 12 Feb 2022 03:39 WIB

Komisi III DPR Soroti Upaya Paksa Oknum Berseragam Preman di Desa Wadas

Komisi III meminta tak ada lagi upaya paksa terhadap warga di Desa Wadas.

Rep: Febrianto Adi Saputro/ Red: Agus raharjo
Anggota Komisi III DPR yang juga Wakil Ketua MPR Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (21/10).
Foto: Republika/Nawir Arsyad Akbar
Anggota Komisi III DPR yang juga Wakil Ketua MPR Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (21/10).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi III DPR melakukan kunjungan kerja spesifik ke Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah, sejak Kamis (10/2/2022) hingga Jumat (11/2/2022). Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani mengatakan, pihaknya segera menyampaikan sejumlah rekomendasi ke Polri terkait Wadas.

Salah satu rekomendasinya, yakni meminta agar ada jaminan tak ada lagi upaya paksa oleh kepolisian kepada warga Desa Wadas. Komisi III DPR meminta insiden upaya paksa sebagaimana yang dialami warga Desa Wadas beberapa waktu lalu tak terulang.

Baca Juga

"Kami akan menyampaikan rekomendasi dan juga permintaan termasuk dari berbagai kelompok masyarakat utamanya adalah masyarakat yang menolak dan juga dari teman-teman masyarakat sipil, LBH, Walhi agar ada jaminan ke depan tidak terjadi lagi peristiwa yang seperti kemarin, ada upaya paksa," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (11/2/2022).

Komisi III menyoroti adanya upaya paksa yang dilakukan polisi berseragam preman. Arsul mengingatkan, jangan sampai nantinya kepolisian dirugikan akibat insiden tersebut.

 

"Kalaupun upaya paksanya itu setelah kita lihat itu tidak dilakukan oleh polisi yang berseragam, bukan oleh dalmas lah, tapi oleh orang yang berpakaian preman kita sebut saja ya," ujar Arsul.

Ia menambahkan, pada kasus ini, Komisi III harus melihat apakah oknum berseragam preman ini benar benar anggota kepolisian atau ada kelompok lain di luar kepolisian. "Tetapi kalau itu kelompok lain yang mendapat citra jeleknya kan jadi Polri, ini juga harus kita proporsionalkan," jelasnya.

Wakil Ketua Umum PPP itu meyakini pimpinan Polri akan melakukan langkah korektif. Ia juga optimistis Polri menjamin kepolisian menjadi teman bagi warga masyarakat baik yang pro maupun yang kontra. Arsul menyarankan, kepolisian harus mampu menjadi jembatan komunikasi antara yang pro dan kontra.

"Karena ini yang kami alami sendiri ketika bertemu di sana terutama warga yang kontra yang pertemuannya dengan ngobrol dengan duduk santai ya itu warga ya menyampaikan keberatan-keberatan yang hemat saya itu memang dengan bijak, bukan dengan tekanan, bukan dengan pressure," ujarnya.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement