REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengatakan, gagasan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur merupakan bukti keseriusan pemerintah dalam memeratakan pembangunan agar tidak terpusat di Pulau Jawa.

"Sebagian besar APBN hanya berputar di Jawa. Jadi gagasan pertama dan utama dari pemindahan IKN ini adalah agar Indonesia tidak menjadi Jawa Sentris," kata Ali Ngabalin dalam diskusi daring bertajuk Menakar Peluang dan Tantangan Pemindahan Ibu Kota Negara, dikutip dari siaran resmi KSP, Ahad (30/01).

Ngabalin mengatakan, Pulau Jawa selalu menjadi penyumbang terbesar bagi perekonomian Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukan, Pulau Jawa mencatatkan angka 57,55 persen untuk besaran Produk Domestik Bruto (PDB) pada kuartal III-2021. Artinya, perputaran ekonomi terbesar terjadi di Pulau Jawa.

Sementara itu, PDB di Pulau Kalimantan hanya tercatat sebesar 8,32 persen, Pulau Sulawesi sebesar 6,98 persen, serta Pulau Maluku dan Papua sebesar 2,45 persen.

"Dengan pemindahan IKN ini perputaran APBN, alokasi keuangan, dan kebijakan yang tadinya berpusat di Pulau Jawa dapat bergeser dan merata ke Pulau di luar Jawa. Ini akan memutus mata rantai 'apa-apa orang Jawa'," lanjut Ali.

Sementara itu, Septinus Saa, akademisi dari Universitas Cenderawasih di Papua, juga mendukung langkah visioner pemerintah. Ia mencontohkan bagaimana tata kelola pemerintahan di Australia menjadi lebih baik setelah Ibu Kota Negara berpindah dari Sydney ke Melbourne.

"Kita melihat kepadatan penduduk di Pulau Jawa terutama Jakarta. Selain itu, faktor lingkungan juga terbengkalai di mana sekarang banyak terjadi musibah. Hal ini menjadikan Jakarta tidak ideal lagi sebagai Ibu Kota," kata Septinus.

Ikuti Whatsapp Channel Republika