REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) kembali melakukan berbagai serangan terhadap personel TNI-Polri di Papua. Setidaknya dalam sepekan terakhir terjadi dua kali serangan yang dilakukan KKB dan mengakibatkan empat prajurit TNI meninggal dunia.
Serangan pertama terjadi di perbatasan Kampung Kamat dan Kampung Faan Kahrio, Distrik Aifat Timur Tengah Kabupaten Maybrat, Papua Barat, Kamis (20/1) pagi. Saat itu, sejumlah personel TNI sedang memperbaiki jembatan yang rusak. Satu orang prajurit meninggal dunia dan empat prajurit lainnya mengalami luka tembak dalam penyerangan tersebut.
Serangan berikutnya terjadi di Bukit Tepuk, Kampung Jenggernok, Distrik Gome, Kabupaten Puncak, Papua, Kamis (27/1) pagi. KKB menyerang Pos Koramil Gome, Satgas Kodim YR 408/Sbh. Tiga personel TNI AD gugur dalam kontak tembak tersebut, dan satu prajurit dalam kondisi kritis akibat luka tembak.
Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) pun mengklaim bertanggung jawab atas dua serangan tersebut. Serangan-serangan ini pun terjadi tak lama setelah Polri mengumumkan pergantian nama operasinya di Papua menjadi Operasi Damai Cartenz. Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa juga mengungkapkan pola pendekatan yang berbeda dalam penanganan konflik di Papua.
Pengamat militer dari Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE), Anton Aliabbas menilai, berbagai serangan yang terjadi ini semakin membuktikan bahwa pendekatan kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah. Justru hanya akan semakin memperkeruh masalah.
"Dan ini terjadi di Papua. Yang berganti hanyalah nama, namun, tidak ada perubahan mendasar dari cara pemerintah dalam menyelesaikan konflik di Papua," kata Anton saat dikonfirmasi, Kamis (27/1).
Menurut Anton, dalam menyelesaikan masalah Papua tidak bisa parsial ataupun hanya dengan mengedepankan pendekatan pembangunan semata. Ia menyebut, tanpa adanya perubahan signifikan dari cara pandang pemerintah memandang dan menyelesaikan konflik Papua, maka jatuhnya korban baru tidak bisa dihindari.
"Semestinya pemerintah belajar dari sejarah bahwa pendekatan kekerasan tidak menyelesaikan konflik di Indonesia. Pendekatan dialog dan non-kekerasan sudah semestinya disiapkan serta dikedepankan," jelas dia.
"Soal format siapa dan bagaimana dialog dilakukan tentu nanti bisa didiskusikan. Tetapi, mengedepankan pendekatan damai atau non-kekerasan tidak ada salahnya dicoba karena pendekatan itu tidak akan menyebabkan orang meninggal dunia," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika