REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemungutan suara pemilihan umum (Pemilu) serentak 2024 telah resmi disepakati digelar pada 14 Februari 2024. Kepala Badan Komunikasi Strategis/ Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan, dengan penetapan tanggal pemilu 2024, wacana penundaan pemilu 2024 seharusnya tidak lagi mengemuka.
Namun, ia mengatakan, wacana masa jabatan presiden tiga periode tetap diwaspadai. “Masih ada kaki tangan oligarki yang mencoba terus mendorong usulan masa jabatan presiden tiga periode. Padahal, usulan ini jelas-jelas mengkhianati amanah reformasi 1998 dan Konstitusi," kata Herzaky kepada Republika, Selasa (25/1).
Herzaky menegaskan, sejak awal Partai Demokrat menyetujui usulan KPU dengan desain Pemilu diselenggarakan pada bulan Februari 2024. Bagi Partai Demokrat, usulan KPU tersebut sudah melalui banyak pertimbangan, baik secara teknis maupun skala risikonya.
"Pelaksanaan Pemilu bukanlah hal yang mudah. Ini membutuhkan kesiapan dan sumber daya yang cukup. Apalagi pada 2024, Pemilu Legislatif & Pilpres, serta Pilkada dilaksanakan pada tahun yang sama," ujarnya.
Ia mengatakan, jika waktu pelaksanaan Pemilu dan Pilkada terlalu dekat maka KPU, dan Bawaslu akan menanggung beban kerja yang berat. Karena itu, perlu jeda untuk mengurangi beban kerja dari pelaksanaan pemilu nasional ini.
"Dengan kepastian jadwal ini, tentunya semua parpol bisa lebih fokus dalam persiapan menuju Pemilu 2024," ucapnya.
Herzaky mengungkapkan, Partai Demokrat saat ini sedang fokus konsolidasi internal, transformasi dan regenerasi organisasi hingga ke tingkatan terbawah, sebagai bagian dari persiapan verifikasi parpol di semester dua tahun 2021 ini. Secara bersamaan, Partai Demokrat juga tetap akan membantu rakyat dalam menghadapi persoalan pandemi, seperti krisis ekonomi, dan krisis demokrasi.
"Tentu, Demokrat semakin optimis menatap 2024, dengan melihat kebersamaan kami dengan rakyat selama ini," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
