REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pernyataan kontrovesial anggota DPR Arteria Dahlan mendorong serangan politik terhadap partai banteng moncong putih, PDIP. Pada Jumat (21/1/2022) pagi, tagar #SundaTanpaPDIP sudah ramai beredar di jagat Twitter.
"Mumpung lagi ada momentum gaes, tenggelamkan moncong putih #SundaTanpaPDIP," ujar salah satu netizen.
"enya sih lila keneh. teu nanaon lah. terus diperjuangkeun ti ayeuna. ke 2024 ingetkeun deui baraya #SundaTanpaPDIP kudu jadi," ujar pengguna lainnya.
Arteria Dahlan telah meminta maaf terkait pernyataannya yang dianggap menyinggung orang Sunda. Saat Raker Komisi III dengan Kejaksaan Agung, Senin (17/1/2021), ia meminta Kajati yang berbahasa Sunda dalam rapat umum diberhentikan.
“Saya dengan sungguh-sungguh menyatakan permohonan maaf kepada masyarakat Jawa Barat, khususnya masyarakat Sunda atas pernyataan saya beberapa waktu lalu,” ujar Arteria di DPP PDI Perjuangan pada Kamis (20/1).
Klarifikasi dan permintaan maaf Arteria disampaikannya saat diterima oleh Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, dan Ketua DPP PDI Perjuangan, Komarudin Watubun. "Saya menyerahkan sepenuhnya kepada DPP Partai. Sebagai Kader Partai saya siap menerima sanksi yang diberikan Partai. Saya belajar dari persoalan ini, dan terima kasih atas seluruh kritik yang diberikan ke saya, pastinya akan menjadi masukan bagi saya untuk berbuat lebih baik lagi,” kata Arteria.
DPP PDI Perjuangan telah memberikan sanksi peringatan kepada anggota Fraksi PDIP DPR RI Arteria Dahlan atas pernyataannya itu.Surat sanksi peringatan ditandatangani Sekjen Hasto Kristiyanto dan Ketua DPP Bidang Kehormatan.
Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komaruddin Watubun, di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (21/1/2022) mengatakan, partai telah menerima berbagai laporan dan membaca pemberitaan di media, termasuk dari pendukung partai di Jawa Barat yang merasa terusik dan kurang nyaman dengan pernyataan Arteria Dahlan.
Dalam klarifikasi tersebut, Komaruddin menegaskan bahwa apa yang disampaikan Arteria Dahlan dari sisi organisasi di partai serta penilaian partai hal itu sudah melanggar etik dan disiplin organisasi.
Namun menurut seorang pengamat politik pemberian sanksi dan permintaan maaf Arteria tak terlepas dari kepentingan politik. "Dia dijatuhi sanksi karena untuk meredam kekecewaan warga Jabar. Dan juga untuk menjaga suara PDIP," kata pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Ujang Komarudin saat dihubungi Republika.co.id, Kamis (20/1/2022).
Ia melanjutkan masyarakat Jabar tentu tidak suka dengan pernyataan Arteria. Sehingga hal ini tentu menurunkan elektabilitas PDIP. Calon kepala daerah, capres dan cawapres dari PDIP juga akan mengalami kerugian.
"Dia minta maaf agar suara PDIP bisa terjaga di Jabar. Jika tidak meminta maaf maka PDIP akan babak belur bukan hanya di Jabar. Tapi di daerah-daerah lain. Karena efek kasus di Jabar akan juga berdampak juga pada daerah-daerah lain," katanya.
Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Sukabumi Yudi Suryadikrama menegaskan ucapan Arteria Dahlan saat rapat kerja Komisi III DPR RI dengan Kejaksaan Agung tidak ada kaitannya dengan partai. Arteria hanya melukai partai.
Pada pemilu 2019, Gerindra unggul di Jawa Barat dengan perolehan 4.320.050 suara. Di posisi kedua, PDIP menyusul dengan 3.510.525 suara. Sementara di urutan ketiga, ada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mendapatkan 3.286.606 suara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika