REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah akan melengkapi setiap puskesmas dengan alat ultrasonografi atau USG kehamilan. Hal itu merupakan salah satu langkah pemerintah untuk menekan jumlah balita stunting.
"Pemerintah akan melengkapi puskesmas dengan USG untuk mempertajam identifikasi ibu hamil," kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy saat konferensi pers di Jakarta, Kamis (20/1/2022).
Selain itu, kata dia, pemerintah juga akan mengganti alat ukur kesehatan balita di seluruh Posyandu. "Jadi, nanti Pak Menteri Kesehatan akan mendistribusikan alat ukur untuk seluruh posyandu di Indonesia, yang jumlahnya sekitar 240 ribu," kata Muhadjir.
Selain intervensi di fasilitas kesehatan, kata Muhadjir, akan ada pula intervensi di sektor lainnya. Semua program itu akan dikoordinasikan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Kementerian Keuangan menyediakan anggaran untuk program ini pada 2022 sebesar Rp 25 triliun.
Stunting adalah gangguan pertumbuhan fisik anak akibat kekurangan gizi pada 1.000 hari pertama kehidupannya. Salah satu pertanda bayi atau balita stunting adalah bertubuh pendek atau kerdil.
Baca: KPPU: Ada Sinyal Ulah Kartel di Balik Kenaikan Harga Minyak Goreng
Angka stunting nasional pada 2021 adalah 24,4 persen. Secara sederhana dapat diartikan bahwa satu dari empat balita di Indonesia mengalami gangguan pertumbuhan fisik. Presiden Jokowi menargetkan angka stunting dapat turun menjadi 14 persen pada akhir masa jabatannya pada 2024.
Baca: BMKG Ungkap 3 Faktor Penyebab Kabupaten Pandeglang Terdampak Gempa Terparah
Baca: RSUD Indramayu Siapkan Ruang Isolasi untuk Antisipasi Lonjakan Omicron
Ikuti Whatsapp Channel Republika