REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Sosial Tri Rismaharini mengungkap anggaran senilai Rp 2.787.926.053.983 yang merupakan dana bantuan sosial (bansos), masih tertahan di bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Ini disampaikannya dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR di Jakarta, Rabu (19/1/2022)
Ia memaparkan dana tersebut merupakan sisa dari realisasi anggaran tahun 2021 Kementerian Sosial. Mensos menyatakan, sudah berkomunikasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bahwa kartu bansos sudah ada di bank Himbara, namun belum diserahkan ke penerima manfaat.
"Kami tahu bahwa kartu-kartu itu sudah ada di bank, namun belum diserahkan ke penerima," katanya.
Ia mengatakan anggaran senilai Rp 2,7 triliun tersebut 99 persen digunakan untuk bansos. Dia mengajak para anggota DPR untuk turun langsung ke daerah pemilihan untuk menyalurkan bansos yang masih tertahan.
Penyaluran bansos, kata dia, masih ada yang belum 100 persen. Contohnya di Bali baru 84 persen, kemudian di Jawa Tengah masih di bawah 90 persen.
Belum lagi temuan di Papua, di mana banyak kartu bansos yang belum dibagikan oleh pihak bank Himbara kepada penerima manfaat. "Kalau bapak ibu berkenan, kita sama-sama turun untuk menyelesaikan ini supaya bisa terealisasi. Jadi nanti mungkin Februari kita bisa hampir 100 persen," katanya.
Ia mengatakan, dalam penyaluran bansos Kemensos siap mendampingi dengan data-data sehingga dapat diketahui berapa jumlah yang masih belum tersalur, dan berapa yang kartunya masih belum dibagikan.
Selain itu, Risma memaparkan dari anggaran tahun 2021 senilai Rp 109.093.375.832.000 telah terealisasi Rp 105.305.449.778.017. ''Capaian realisasi sebanyak 97,42 persen, lebih tinggi di antara kementerian lainnya,'' kata Risma.
Ikuti Whatsapp Channel Republika