Bima Arya menyampaikan, pada akhir 2021 BPTJ sempat menyamapaikan wacana akan ada jeda masa operasi karena akan ada perubahan dari lelang umum menjadi e-catalog. Dari informasi yang didapatnya dari BPTJ, jeda masa operasi Biskita Transpakuan antara Januari atau Februari 2022.
“Kami terus terang kaget karena kami tidak mengantisipasi sebelumnya. Yang kami antisipasi adalah di bulan Februari dan itupun akan kita sosialisasikab dan kita antisipasi secara bertahap,” ujarnya.
Lantaran pemberhentian sementara dilakukan secara mendadak, Bima Arya menilai hal ini merugikan para konsumen termasuk Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor sendiri. Dimana dalam catatan Kodjari yang melakukan Kerjasama Operasional (KSO) dengan PDJT, dalam sehari jumlah penumpang Biskita Transpakuan mencapai 11 ribu orang.
Ia pun mewakili seluruh kota di Indonesia yang juga kaget lantaran kebijakan yang dilakukan Kemenhub secara cepat, sehingga kota-kota ini belum sempat mengantisipasi. “Kami memberikan catatan khusus agar Dirjen Perhubungan Darat memperbaiki proses perencanaan ini. Dan kami juga sangat menyesalkan mengapa hal ini terjadi secara mendadak,” ujar Bima Arya yang juga Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
