Ahad 02 Jan 2022 03:52 WIB

Operasional Biskita Transpakuan Kota Bogor Berhenti Sementara

BPTJ hentikan sementara program BTS seperti Biskita Transpakuan sejak 1 Januari 2022

Rep: Shabrina Zakaria/ Red: Ichsan Emrald Alamsyah
Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menghentikan sementara layanan angkutan umum dengan skema Buy The Service (BTS) se-Indonesia, mulai 1 Januari 2022. Salah satunya yakni layanan transprotasi massal Biskita Transpakuan di Kota Bogor.
Foto: Antara/Arif Firmansyah
Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menghentikan sementara layanan angkutan umum dengan skema Buy The Service (BTS) se-Indonesia, mulai 1 Januari 2022. Salah satunya yakni layanan transprotasi massal Biskita Transpakuan di Kota Bogor.

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR— Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menghentikan sementara layanan angkutan umum dengan skema Buy The Service (BTS) se-Indonesia, mulai 1 Januari 2022. Salah satunya yakni layanan transprotasi massal Biskita Transpakuan di Kota Bogor.

Kabar tersebut dibenarkan oleh Direktur Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT) Kota Bogor, Lies Permana Lestari, selaku pengelola Biskita Transpakuan. Lies mengatakan surat pemberitahuan dari BPTJ baru diterima oleh PDJT Kota Bogor pada Jumat (31/12) malam.

Berdasarkan surat pemberitahuan yang keluar di penghujung 2021 itu terkait dengan evaluasi BTS diseluruh Indonesia. Dalam surat pemberitahuan yang dikeluarkan BPTJ itu menyatakan, program BTS seluruh Indonesia akan dihentikan sementara terhitung sejak 1 Januari 2022.

“Kemenhub mengevaluasi BTS seluruh Indonesia bukan hanya di Bogor. Sehingga BTS seluruh Indonesia sementara berhenti beroperasi,” ujar Lies kepada Republika melalui pesan singkat WhatsApp, Sabtu (1/1).

Lebih lanjut, Lies mengatakan, 49 unit bus Biskita Transpakuan yang tengah mengaspal di Kota Bogor sejak awal November itu secara otomatis dihentikan sementara. Terkait kapan bus-bus ini beroperasi kembali, hal itu tergantung pada keputusan BPTJ Kemenhub.

“Sifatnya hanya sementara. Kita tunggu saja informasi selanjutnya dari Kemenhub ya. Kita doakan supaya bisa segera mulai beroperasi kembali di seluruh Indonesia,” imbuhnya. 

Sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor bersama BPTJ Kemenhub, PDJT, Kodjari, dan dinas terkait telah melakukan evaluasi terkait Biskita Transpakuan. Dalam rapat evaluasi tersebut membahas tarif Biskita yang harus segera ditetapkan, pemindahan pool Biskita ke Bubulak, pemilihan kantor KSO, ketertiban shelter Biskita, serta respon warga Kota Bogor yang sangat baik dengan kehadiran Biskita, terutama di koridor 2 (Terminal Bubulak via Cidangiang-Ciawi).

“Load factor (faktor muat penumpang) di Koridor 2 rata-rata per hari mencapai 112 persen, ini angka yang sangat bagus. Karena load factor di angkutan umum bisa mencapai 60-70 persen saja sudah bagus,” ujar Ketua Badan Pengawas Kodjari, Dewi Jani Tjandra, belum lama ini.

Dewi mengatakan, di Koridor 2 jumlah penumpangnya hampir merata dari pagi hingga sore saat jam pulang kantor. Menurutnya hal ini terjadi karena Biskita Transpakuan mempunyai keunggulan dibandingkan angkutan umum lain, yang membuat penumpang antusias menggunakannya.

“Biasanya warga dari Ciawi ke Bubulak harus naik dua kali, kena ngetem juga, tapi kalau pakai Biskita seperti naik kendaraan pribadi, tidak ngetem. Kalau sudah penuh juga bus tidak akan berhenti di halte dan kedatangan bus lumayan ontime, terlambat sedikit jika kondisi lalu lintas macet,” jelasnya.

Untuk itu, Dewi mengatakan, pihaknya yang berkonsorsium dengan PDJT sebagai operator Biskita Transpakuan akan terus mengevaluasi penumpang Biskita di tahun depan. Apakah sesuai dengan target, yakni warga pengguna bus sehari-hari.

Ia pun berharap shelter Biskita Transpakuan bisa diperuntukkan sesuai fungsinya. Yakni untuk naik turun penumpang dan tidak dipakai untuk parkir motor.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement