REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peran politikus perempuan di Indonesia, seperti dalam bidang pendidikan dinilai sangat penting. Apalagi jika bicara terkait dengan partisipasi politik perempuan Indonesia di parlemen masih belum terlalu signifikan. Semua itu terlihat dari masih rendahnya angka keterwakilan perempuan di parlemen, di mana hanya ada satu perempuan dalam daftar pimpinan DPR, yakni Puan Maharani.
"Ini masih menunjukkan bahwa hadirnya isu kebijakan kesetaraan gender masih menjadi catatan penting dan menjadi masalah utama yang dihadapi oleh perempuan," kata Wakil Rektor 3 London School of Public Relations (LSPR) Jakarta, Taufan Teguh Akbari, Ph.D ketika berbincang dengan Republika.co.id, Ahad (5/12) malam.
Taufan menilai, masalah utama dari kurangnya peran perempuan sebenarnya bisa dilihat dari ruang-ruang nonpolitik. Seperti hadirnya band muda Voice of Baceprot dari Jawa Barat yang menggebrak dunia rok metal dengan genre band yang selama ini dengan laki-laki dan bisa keliling tur Eropa.
Menurut Taufan, kehadiran seperti Voice of Baceprot dari ruang nonpolitik bisa menjadi contoh. "Kalau anak muda saja bisa membangun harapan, membangun mimpi terkait dengan apa yang perempuan bisa lakukan, kenapa tidak di dunia politik. Dalam artian, ini bukan soal perempuan laki-laki tapi soal mau atau tidak, soal berani atau tidak," kata Taufan.
Bagi Taufan, politikus perempuan memiliki tools dan ruang kendali yang sangat punya kuat dan sangat efektif dalam membangun serta mengembangkan hak-hak perempuan, seperti dalam bidang pendidikan. "Seperti kita lihat kalau melihat peta rektor saat ini, banyak universitas atau perguruan-perguruan tinggi besar diduduki oleh para rektor perempuan. Ini sebenarnya menunjukkan bahwa perempuan mengambil peran dan sudah berbicara banyak dalam dunia pendidikan," ucap founder Rumah Millennials ini.
Ruang kendali dalam membangun serta mengembangkan hak-hak perempuan juga kerap dilakukan sejumlah politikus perempuan di berbagai bidang. Para politikus perempuan di parlemen maupun di pemerintah seringkali pasang badan dalam membela hak-hak perempuan. Seperti pembelaan yang diberikan Ketua DPR RI Puan Maharani terhadap almarhum Novia Widyasari yang bunuh diri lantaran diduga diminta aborsi dan mengalami kekerasan seksual dari teman prianya, Bripda Randy Bagus.
"Lagi-lagi perempuan menjadi korban kekerasan, dan itu sama sekali tidak dapat dibenarkan," kata Puan yang menyampaikan duka yang mendalam atas meninggalnya, Senin (6/12). Puan meminta apa pun latar belakang pelaku, dia harus menanggung akibatnya di hadapan hukum agar Novia mendapatkan keadilan.
Dengan adanya kasus tersebut, Puan menilai maka pengesahan akan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) harus dilakukan segera. Sebab, menurut Puan, hal ini akan menjadi payung hukum perlindungan bagi setiap rakyat Indonesia dari segala bentuk kekerasan seksual.
Ia pun meminta semua anggota fraksi di DPR menunjukkan komitmen dalam mencegah kian maraknya kasus kekerasan seksual. Jangan sampai banyaknya kasus kekerasan seksual menjadi potret buruk Indonesia. "Tidak boleh ada lagi NWR yang lain, dan tidak boleh lagi korban-korban kekerasan seksual kesulitan mendapatkan keadilan," ucap politikus PDIP ini.
DPR pun akan mengawal kasus kematian Novia Widysari yang diduga diminta menggugurkan kandungannya oleh Bripda Randy Bagus. Meski demikian, Puan memastikan DPR menghormati proses hukum yang dilakukan Polri.
"Bersama masyarakat, kami akan mengawal kasus ini hingga pelaku dihukum dan korban serta keluarganya mendapat keadilan," kata Puan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika