Menelisik Dua Bocah Korban Kekerasan Seksual di Kota Padang

Tanggung jawab siapa?

Menyikapi kasus ini Majelis Ulama Indonesia Kota Padang mengajak, semua pihak untuk berhenti saling menyalahkan dan saatnya bahu membahu mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. "Masyarakat harus bersama-sama mencegah kemungkaran dan jangan setelah terjadi baru ribut dan menuding sana sini ini yang salah, upaya pencegahan jauh lebih baik," kata Sekretaris MUI Kota Padang Mulyadi Muslim.

Menurut dia, perlu upaya sistematis mencegah terjadi kekerasan seksual terhadap anak dengan mengontrol tayangan di televisi hingga telepon pintar. "Ini bisa diantisipasi dengan gerakan bersama mulai dari tingkat RT, RW sampai kelurahan untuk bertekad menjaga anak-anak kita misalnya program HP sehat," ujarnya.

Kemudian, dia mendorong, pemerintah mengambil inisiatif yang lebih konkret mengantisipasi terjadinya kasus kekerasan seksual terhadap anak dan pencegahan penyakit masyarakat. "Selama ini cenderung reaktif ketika ada kasus ditangkap, ini tidak menyelesaikan masalah karena reaktif," ujarnya.

Mulyadi melihat, kasus ini adalah masalah dan tanggung jawab bersama semua pihak dan mari jadikan ini pelajaran bersama. Pemerintah harus berperan, tokoh dan masyarakat juga harus lebih peduli sesuai tugas di lingkungan masing-masing," katanya mengimbau.

Deteksi dini

Guna mencegah kasus serupa tidak terulang Pemerintah Kota Padang telah membentuk relawan perlindungan anak pada 104 kelurahan. Langakah ini sebagai upaya melakukan deteksi dini kekerasan terhadap anak dalam rangka mewujudkan Padang menuju kota layak anak.

"Selama ini kekerasan terhadap anak kerap terlambat diketahui, sehingga sudah berlangsung berbulan-bulan menyebabkan anak lama mengalami penderitaan. Oleh sebab itu kami menggagas program deteksi dini," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padang, Editiawarman.

Menurut dia, selama kekerasan terhadap anak kerap disembunyikan baik oleh korban sendiri hingga keluarga dan orang terdekat sampai keluarga pelaku. "Cenderung ditutupi dan keluarga enggan melapor akibat merasa malu karena dianggap aib keluarga," ujarnya.

Ada juga keluarga korban yang tidak mau hendak kemana melapor menyebabkan anak yang menjadi korban berada dalam kondisi trauma dan berdampak pada tumbuh kembang. Oleh sebab itu, dia melakukan langkah deteksi dini lewat penelusuran langsung di lapangan dan melakukan pendeteksian agar jika ada anak menjadi korban kekerasan cepat diketahui.

"Dari deteksi diupayakan penanganan sesuai aturan dan sumber daya yang dimiliki," ujarnya.

Dia menyampaikan, dalam pelaksanaan deteksi dini melibatkan elemen masyarakat mulai dari kader KB yang ada di kelurahan hingga tenaga perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat yang ada di kelurahan. Mereka semua bertugas menghimpun informasi dan sosialisasi soal perlindungan anak di wilayah masing-masing.

Tidak hanya itu, pihaknya juga berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan agar guru lebih aktif di sekolah melakukan deteksi dini jika ada siswa yang diduga bermasalah dan menjadi korban kekerasan. Dia menilai, jika program deteksi dini telah berjalan maka dapat saja terjadi peningkatan kasus baru yang selama ini belum terungkap.

"Tidak masalah kasus naik, yang lebih penting adalah bisa dilakukan penanganannya," kata dia.

Editiawarman memaparkan, jika terjadi temuan kasus ada banyak sumber daya yang dilibatkan untuk menangani mulai dari psikolog dan untuk persoalan hukum dilanjutkan ke aparat. "Dengan ditemukannya anak yang menjadi korban kekerasan maka ini langkah awal untuk memberikan pelayanan dan pemulihan, jika tidak ada upaya proaktif sama artinya melakukan pembiaran," kata dia.

Kini dua anak perempuan tersebut berada dalam pendampingan untuk pemulihan trauma psikologis oleh Pemkot Padang dan ke depan jika semua pihak lebih peduli maka bisa meminimalkan terulangnya kasus serupa.