Selasa 09 Nov 2021 09:55 WIB

Warga Mengadu ke DPRD Soal Proyek Jalur Ganda Bogor-Sukabumi

Longsor dan kecelakaan kerja di proyek jalur ganda merugikan warga Kota Bogor.

Rep: Shabrina Zakaria/ Red: Erik Purnama Putra
Pekerjaan jalur rel kereta ganda Bogor-Sukabumi di sisi Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu (29/8), yang ditargetkan rampung pada 2022.
Foto: Republika/Putra M. Akbar
Pekerjaan jalur rel kereta ganda Bogor-Sukabumi di sisi Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu (29/8), yang ditargetkan rampung pada 2022.

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Warga Sirnasari, Kelurahan Empang, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat, yang terdampak proyek jalur ganda (double track) Bogor-Sukabumi mengadukan nasibnya ke DPRD Kota Bogor. Menghadapi aduan warga, dewan siap meneruskan aspirasi mereka ke Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub.

Kepada Wakil Ketua II DPRD Kota Bogor, Dadang Iskandar Danubrata, warga mengaku, mengalami kerugian materiel dan morel atas adanya bencana longsor yang terjadi pada September 2021. Dadang mengakui, insiden bencana yang diakibatkan pekerjaan di sepanjang proyek jalur ganda bukan yang pertama kalinya.

Berdasarkan catatannya, kejadian kecelakaan kerja di area pembangunan jalur ganda sudah terjadi beberapa kali, yaitu tanah longsor di Empang, longsor di Parung Jambu, dan terakhir longsor di Batutulis. Hal itu jelas membuat kerugian bagi warga.

Baca: Pipa PDAM Bocor Lagi di Proyek Jalur Ganda Bogor-Sukabumi

 

"Kejadian ini bukan yang pertama kali, kami sudah beberapa kali memanggil kontraktor yang bermasalah. Ini akan menjadi perhatian khusus bagi saya sendiri dan DPRD Kota Bogor," kata politikus PDIP itu usai menerima audiensi warga di Kota Bogor, Senin (8/11).

Dadang juga memberikan pengertian kepada warga jika proyek jalur ganda itu merupakan wewenang pemerintah pusat. Sehingga, pihaknya tidak bisa serta merta memerintahkan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor untuk menghentikan aktivitas proyek yang dianggap membahayakan keselamatan warga.

Meski begitu, Dadang berjanji, siap berusaha semaksimal mungkin menyalurkan aspirasi warga kepada pihak DJKA Kemenhub. Dewan, sambung dia, bakal berkoordinasi bersama aparat wilayah dan menjembatani warga melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH) agar aspirasinya bisa didengar pusat.

"Tugas kami di DPRD adalah menampung aspirasi warga dan kita akan coba menjembatani keluhan warga dan LBH dengab pihak DJKA. Maka kami akan panggil secepatnya perusahaan yang mengerjakan disana, sehingga nantinya kita bisa lakukan mediasi," jelas Dadang.

Dia pun menilai, pengerjaan proyek kereta jalur ganda itu terkesan teledor. Sehingga, dewan siap membuat rekomendasi khusus agar tidak ada lagi korban atau kerugian yang diterima oleh warga di sekitar lokasi proyek. Apalagi, mengingat saat ini kondisi cuaca ekstrem mulai menghantui Kota Bogor.

Sehingga, ia meminta pihak kontraktor agar memperhatikan juga keselamatan warga saat mengoperasikan alat berat. Belum lagi, sebelumnya ekskavator sempat mengenai pipa Perumda Tirta Pakuan bocor di jalur Intake Ciherang Pondok-IPA Dekeng, yang membuat puluhan ribu pelanggan tidak mendapatkan akses air. Kerugian seperti itu harus dipertimbangkan kontraktor.

"Sekarang saya lihat di Parung Jambu yang ngeri banget, karena di bawah masih ada perumahan penduduk sedangkan diatasnya hanya tanah ditumpuk saja. Seharusnya kontraktor bisa membuat TPT semipermanen agar tidak terjadi bencana. Jangan sampai ada korban dulu baru dikerjakan," ujar Dadang.

Yuk gabung diskusi sepak bola di sini ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement