REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengungkapkan kekhawatiran politik identitas di Pilpres 2024 bila hanya diikuti dua pasangan calon (paslon). Sebagai solusi, dia mendukung, munculnya tiga paslon pada ajang Pilpres 2024.
Jazilul menduga, pertarungan dua paslon di Pilpres 2024 akan berlangsung tak sehat seperti Pilpres 2019. Salah satunya penggunaan isu SARA guna menyerang paslon.
"Kalau besok terjadi dua pasangan calon, saya yakin politik identitas akan terjadi karena nanti akan ada pembelahan antara calon presiden yang menggunakan isu agama, isu etnis maupun isu menjatuhkan salah satu karena terjadinya dua kubu," kata Jazilul dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (2/11).
Pria yang akrab disapa Gus Jazil itu menganalisa, peluang hadirnya 3 paslon masih dimungkinkan. Hal ini, merujuk Presidential Threshold minimal 20 persen yang bisa dipenuhi parpol lewat mekanisme koalisi.
"Minimal ada 3 pasangan calon kalau dilihat dari posisi jumlah presidential threshold 20 persen minimal atau 3 pasangan calon," ujar Gus Jazil.
Oleh karena itu, Gus Jazil menyatakan, dukungan PKB supaya Pilpres 2024 diikuti tiga paslon. Dia optimis, PKB dapat menahkodai salah satu poros di Pilpres mendatang.
"Kami akan menyiapkan Pilpres ini supaya tidak terjadi politik identitas dengan melakukan upaya-upaya dengan terbentuknya poros lebih banyak minimal 3 poros dan PKB berupaya untuk memimpin satu poros," ucap Wakil Ketua MPR itu.
Sebelumnya, Ketua DPD AA La Nyalla Mahmud Mattalitti menilai, ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold sebesar 20 persen turut menjadi penyebab maraknya konflik horizontal. Hal itu juga menyebabkan polarisasi di masyarakat.
"Aturan ambang batas membuat pasangan calon yang dihasilkan terbatas. Dari dua kali pemilihan presiden, hanya menghasilkan dua pasang calon. Sehingga dampaknya terjadi polarisasi masyarakat yang cukup tajam,” ujar La Nyalla lewat keterangan tertulisnya, Ahad (31/10).