Rabu 29 Sep 2021 12:38 WIB

Politikus Demokrat Nilai Kapolri Tepat Ajak 56 Pegawai KPK

Demokrat menilai keputusan tersebut merupakan jalan tengah yang paling ideal.

Rep: Febrianto Adi Saputro/ Red: Mas Alamil Huda
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Foto: istimewa
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Pandjaitan, menilai, langkah Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mengajak 56 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dinilai tepat. Politikus Partai Demokrat ini menilai keputusan tersebut merupakan jalan tengah yang paling ideal.

"Toh sama-sama lembaga penegakan hukum, mungkin juga ini akan jadi baik bagi Polri, tambah energi baru, menambah kekuatan baru, dan tidak ada yang kehilangan, sebab semuanya sama-sama menegakkan hukum. Jadi saya mengapresiasi jalan pikiran dan terobosan yang dilakukan Kapolri," kata Hinca di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (29/9).

Menurutnya, pengabdian bisa dilakukan di mana saja dengan tetap menghormati karakter, integritas, kemampuan 56 pegawai KPK tersebut. Karena itu terobosan yang dilakukan KPK menurutnya perlu diapresiasi.

"Saya tidak ingin lagi kembali ke soal kemarin, ke belakang, kita mau lihatnya ke depan. Saya berharap teman-teman tunjukan kemampuannya di situ. Saya kira mekanisme di Polri juga bisa begitu, saya kira itu oke, toh ini rumah kita bersama," ungkapnya.

Selain itu politikus Partai Demokrat itu juga menghargai sikap Presiden Jokowi yang merestui langkah Kapolri tersebut. Ia menuturkan, sikap Presiden tersebut menunjukan bahwa dirinya juga ingin mencari jalan keluar persoalan tersebut.

"Itu harus kita hargai, karena mentok terus, buntu terus. Mari kita tiru air yang mengalir, kalau dia mentok, dia akan mencari jalannya sampai menemukan ujungnya. saya anggap ini terobosan baru yang sekali lagi mudah-mudahan baik," tuturnya.

Sebelumnya Kapolri Jenderal Pol Sigit Listyo Prabowo mengajak 56 orang pegawai KPK yang tak lolos TWK bergabung ke kepolisian. Ia mengatakan Bareskrim Polri sedang membutuhkan personel yang memenuhi kualifikasi pemberantasan korupsi. Sigit mengaku sudah meminta resmi rencana tersebut kepada Presiden Jokowi.

"Pada prinsipnya, beliau (Presiden Jokowi) setuju 56 orang pegawai KPK tersebut untuk bisa menjadi ASN Polri," kata Sigit, Selasa (28/9).

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement