REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Gerinda menanggapi penangkapan Bupati Kolaka Timur, Andi Merya Nur, yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (21/9) malam. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman, memastikan tidak akan memberi bantuan hukum kepada Andi Merya.

"Nggak ada, kalau tipikor kita nggak ada bantuan hukum apapun," kata Habiburokhman ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (24/9).

Dirinya mengklaim, Andi Merya bukanlah kader. Sepengetahuan dirinya, status Andi hanyalah anggota partai.

"Kalau kader itu kan harus melewati rangkaian pendidikan dan pembinaan, kalau ini belum sempat baru sebagai anggota," ujarnya.

Kendati demikian, Partai Gerindra menghormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK. "Kita menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum untuk diproses sesuai dengan bukti-bukti dan fakta-faktanya," ucap anggota komisi III tersebut.

Seperti diketahui, KPK telah menetapkan Andi Merya Nur bersama dengan Kepala BPBD Kolaka Timur, Anzarullah (AZR) sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di pemerintah kabupaten Kolaka Timur tahun 2021. Keduanya dicokok dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Selasa (22/9) lalu.

Dalam operasi senyap itu, KPK juga mengamankan Rp 225 juta dari tangan para tersangka yang niatnya akan diberikan tersangka Anzarullah kepada Andi Merya Nur. Kegiatan OTT itu dilakukan saat Anzarullah meninggalkan rumah jabatan kepala daerah untuk menyerahkan uang tersebut ke ajudan bupati.

Andi Merya Nur merupakan kepala daerah yang baru menjabat tiga bulan atau tepatnya 99 hari setelah dilantik Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi pada 14 Juni 2021 lalu. Dia dilantik menggantikan Bupati terpilih sebelumnya, Tony Herbiansyah yang meninggal dunia usai bermain sepak bola di daerah tersebut pada 19 Maret lalu. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika