REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan berbagi pengalaman kepada India terkait upaya Pemerintah Indonesia dalam mencapai Universal Health Coverage (UHC) lewat program JKN-KIS.
"Target UHC yang ditetapkan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN), yakni 98 persen penduduk Indonesia," ujar Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.
Pernyataan Ghufron itu disampaikan saat ia mewakili Indonesia menjadi salah satu panelis dalam webinar The 3r Edition of Arogya Manthan dalam sesi "Roadmap for Universal Health Coverage (UHC) in India" yang diselenggarakan oleh National Health Authority India, Kamis (23/9). Ghufron mengatakan sampai 17 September 2021, jumlah peserta JKN-KIS telah mencapai 226,3 juta peserta atau sekitar 83,5 persen dari total jumlah penduduk Indonesia.
Kepesertaan ini terus meningkat pesat sejak tahun 2014, jauh lebih cepat dibandingkan negara lain yang menjalankan program serupa.Belum lagi Indonesia merupakan negara dengan populasi penduduk terbesar keempat di dunia dan memiliki lebih dari 17.000 pulau, sehingga menambah kompleksitas dan tantangan untuk mencapai UHC."Meski tampaknya sudah di depan mata, proses menuju ke sana masih membutuhkan kerja keras dari segenap pihak, mulai dari pemerintah, tenaga medis, fasilitas kesehatan, hingga masyarakat," ujar dia.
Ghufron mengatakan jaminan kesehatan semesta (UHC) adalah situasi dimana setiap orang dapat mengakses layanan kesehatan berkualitas yang mereka butuhkan tanpa kesulitan keuangan. Ia menyebut program JKN-KIS telah menunjukkan kemajuan positif di setiap kata kuncinya.
Ada empat kata kunci, pertama adalah 'semua orang' yang diterjemahkan mencakup seluruh penduduk Indonesia. Kunci kedua, yakni akses.
Ia mengutip Health Policy Plus 2018 yang menyatakan bahwa pemanfaatan rawat jalan dan rawat inap meningkat di semua segmen ekonomi setelah program JKN-KIS berjalan pada tahun 2014. Hal ini menunjukkan bahwa Program JKN-KIS mampu meningkatkan akses ke fasilitas kesehatan formal, mendorong masyarakat miskin untuk berobat dibandingkan dengan sebelum program jaminan kesehatan sosial tersebut ada.
"Kata kunci ketiga adalah pelayanan kesehatan berkualitas yang diterjemahkan ke dalam indeks kepuasan peserta. Indeks kepuasan terus meningkat, mulai dari 78,6 pada tahun 2014 menjadi 81,5 pada tahun 2020," kata dia.
Kata kunci terakhir, yakni tanpa kesulitan keuangan. Hasil studi Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) 2020 menunjukkan bahwa pada 2019 program JKN-KIS mencegah 8,1 juta orang dari kemiskinan dan 1,6 juta orang miskin dari kemiskinan yang lebih parah akibat pengeluaran biaya kesehatan rumah tangga.
"Perjalanan Program JKN-KIS untuk mencapai jaminan kesehatan semesta masih memerlukan banyak perbaikan, namun kami optimis bahwa program JKN-KIS sudah berjalan on the track menuju cita-cita UHC," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika