Kendala data
Risma menegaskan, penyaluran bansos harus tepat sasaran, yakni kepada masyarakat miskin, rentan dan terdampak pandemi Covid-19. Namun, ia mengakui, proses penyaluran kerap terkendala persoalan data.
“Bantuan sosial bukan soal data semata, melainkan mengawal hingga sampai kepada penerima dan merupakan tugas yang tidak mudah sebab banyak masyarakat yang tidak tahu program bantuan tersebut,” ujar Risma dalam siaran persnya, Selasa (7/9).
Salah satu kelompok yang masih terkendala mendapatkan bansos adalah Komunitas Adat Terpencil (KAT). Menurut Risma, belum semua warga KAT tercatat dalam data kependudukan, yang merupakan syarat penyaluran bansos.
Risma mengatakan, saat ini pihaknya sedang berupaya melakukan perbaikan sistem perbaikan bansos, terutama terkait data penerima. Menurutnya, perbaikan data itu adalah sesuatu yang sulit.
"Dimulai dari pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), meng-cleansing data ganda, memadankan data dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK)," kata Risma.
Untuk memastikan perbaikan data itu berhasil, lanjut dia, maka Pemerintah Daerah (Pemda) harus berperan aktif. Tapi, terdapat sejumlah Pemda yang bergerak lambat dan bahkan tidak peduli terkait data ini. Alhasil, bansos tidak tepat sasaran.
Bahkan, kata dia, ada pemda yang tidak melakukan pembaruan data selama 10 tahun lamanya. Tak heran, data di lapangan berbeda dengan data Dukcapil. Sebab, ada masyarakat yang sudah pindah ataupun meninggal dunia.
“Pernah suatu ketika saya diprotes masyarakat karena tidak menerima bantuan padahal sebelumnya menerima, setelah ditelusuri ternyata dia pindah alamat dan tidak menginformasikan pada ketua RT/RW setempat," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
