REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar telematika, Roy Suryo, menyoroti kerap terjadinya peretasan kepada situs-situs resmi pemerintah. Terbaru, peretasan situs Sekretariat Kabinet (Setkab).
Menurutnya, insiden ini menjadi pekerjaan rumah yang perlu segera diselesaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). "Kinerja instansi terkait pantas untuk dipertanyakan. Kominfo dan BSSN harus segera bertindak," ujar Roy Suryo lewat keterangan tertulisnya yang sudah dikonfirmasi, Ahad (1/8).
Ia mengatakan, pemerintah, terutama Kominfo dan BSSN, harus menjadikan peristiwa peretasan ini sebagai pembelajaran dan evaluasi terhadap keamanan siber. Apalagi sebelum ini, publik dikejutkan dengan adanya peretasan ribuan data nasabah dari kasus BPJS Kesehatan dan BRI Life.
"BSSN dan Kementerian Komunikasi dan Informasi agar lebih waspada terhadap serangan siber," ujat Roy Suryo.
Selain itu, ia mengatakan, peretasan situs Setkab dapat merugikan pemerintah pusat dan merusak citranya. Sebab, pembuatan sebuah situs resmi pemerintah memerlukan anggaran yang tidak sedikit.
"Kita tahu anggaran pembuatan situs ini tidaklah sedikit. Sudah seharusnya firewall yang dipakai itu harus di-update sehingga tidak mudah di-deface begitu saja," ujar Roy Suryo.
Diketahui Setkab.go.id diretas dengan mengubah tampilan web oleh hacker berinisial Zyy Ft Lutfifake Padang Blackhat. Situs yang semestinya berisi informasi terkait kegiatan Presiden Joko Widodo dan Kabinet Indonesia Maju itu hanya menampilkan foto demonstran yang tengah memegang Bendera Merah Putih saat aksi demonstrasi di Gedung Parlemen pada 2019.
Tidak hanya menampilkan gambar yang sempat viral di tahun 2019, peretas juga membubuhkan narasi yang menggambarkan kondisi di Indonesia. Dalam narasinya, peretas menyebut saat ini Indonesia sedang tidak baik-baik saja, terjadi kekacauan di mana-mana. Kemudian peretas juga mempertanyakan keberadaan keadilan di tanah air.
"Kekacauan di mana-mana, Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Rakyat harus di rumah tanpa ada dispensasi dan kompensasi apa pun yang membuat rakyat Indonesia merasa stres dan depresi. Penguasa menikmati dunianya sendiri dengan gaji yang mengalir tiap hari. Di mana keadilan di negara ini. Pancasila," tulis peretas tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika