REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) mengeluhkan kurangnya percepatan vaksinasi Covid-19 dari Pemerintah Pusat. Padahal, masyarakat kini sudah lebih banyak yang mau divaksinasi.
Menurut Ketua Dewan Pengurus Apeksi, Bima Arya, beberapa kendalanya yakni pencairan insentif bagi tenaga kesehatan, distribusi vaksin, kepastian ketersediaan vaksin, dan pendaftaran warga yang ingin divaksinasi.
Menanggapi hal ini, Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan bahwa saat ini Pemerintah sedang mempercepat proses distribusi vaksin melalui BIOFARMA.
"Kami mempercepat dengan mendorong BIOFARMA untuk bisa memproduksi vaksin menjadi lebih banyak. BPOM juga, untuk percepatan proses quality control," ujar Siti Nadia Tarmizi kepada Republika.co.id, Rabu (21/7).
Pemerintah juga memastikan pengamanan jalur distribusi vaksin, terutama pada rute perjalanan yang ada penyekatan. Terkait insentif untuk tenaga kesehatan, lanjut Nadia, saat ini 95 persen anggaran pusat sudah terbayarkan.
Sementara itu insentif nakes yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masih terus dikoordinasikan dengan kementerian terkait seperti Kemendagri dan Kementerian Keuangan.
"Melalui Kemendagri dan Kemenkeu kami mendorong gubernur dan bupati/walikota untuk mempercepat pembayarannya (insentif)," kata Nadia.
Sementara itu mengenai kasus-kasus Covid-19 di luar Pulau Jawa dan Bali yang fasilitas kesehatannya kurang memadai, Nadia menyoroti bahwa di daerah terpencil kasus-kasus Covid-19 seharusnya tidak banyak.
Kendati begitu, fasilitas kesehatan seperti Puskesmas milik Pemerintah Daerah telah menyediakan berbagai layanan kesehatan termasuk penanganan Covid-19.
"Di Papua ada inisiatif flying Puskesmas dan inisiatif kaki telanjang dari program kesehatan di sana yang tentunya dengan sistem ini layanan kesehatan termasuk Covid juga diberikan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
