REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Komunikasi Universitas Padjajaran (Unpad) Justito Adiprasetio menganalisa, permintaan maaf Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengandung arti menangkal politik 'bapakisme'. Luhut berusaha kembali meraih simpati publik usai pernyataan-pernyataan kontroversialnya.
Justito mengatakan, permintaan maaf Luhut merupakan representasi dari pengakuan kesalahan yang baik. Adapun mengenai gestur yang dikomentari oleh publik agak janggal karena pemerintah tidak punya tradisi pejabat publik yang meminta maaf kepada masyarakat atas kesalahannya secara terbuka.
"Jadi hal ini bagaimanapun akan terkesan aneh. Tapi langkah Luhut tentu diharapkan menjadi pembalikan atas wajah koersif dan segala penyangkalan atas situasi yang sebenarnya terjadi, pada momen-momen sebelumnya," kata Justito kepada Republika, Rabu (21/7).
Justito menyebut, langkah minta maaf yang diikuti oleh menteri lainnya merupakan efek dari Luhut yang meminta maaf terlebih dulu. Dia mengamati, politik Indonesia kental dengan politik 'Bapakisme'.
Sejak jaman Presiden Soeharto, relasi pejabat dengan masyarakat seperti relasi bapak dengan anak-anaknya sehingga bersifat paternalistik. Hal ini menyebabkan publik jarang melihat ada pengakuan kesalahan yang dilakukan oleh pejabat publik.
"Seperti dalam relasi keluarga Jawa, jarang sekali tentu Bapak yang meminta maaf kepada anaknya, mengakui kesalahannya, mengakui kekurangannya, Bapak harus mengayomi bahkan kalau perlu membohongi anak-nya, agar tentram dan tidak panik," ujar Justito.
Justito mengkritisi pandemi Covid-19 pada awalnya juga tidak mengubah pendekatan Bapakisme tersebut. "Bapakisme yang membuat transparansi pada situasi pandemi jadi terhambat, dengan tujuan yang naif sebenarnya, untuk menenangkan masyarakat," ucap Justito.
Sebelumnya, Luhut minta maaf jika pelaksanaan PPKM Darurat hingga saat ini belum optimal. Namun, sebagai koordinator PPKM Jawa-Bali, dia juga meminta masyarakat kompak dalam menghadapi pandemi Covid-19.
"Dari lubuk hati yang paling dalam saya ingin meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia jika dalam penanganan PPKM Jawa-Bali ini masih belum optimal," ujar Luhut dalam konferensi pers secara daring, Sabtu (17/7).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
