REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo dikabarkan tengah menggodok kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang akan berlaku per Rabu (30/6). Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) berharap PPKM Darurat bisa membatasi mobilitas penduduk hingga 100 persen selama dua pekan.
"Dengan kondisi darurat seperti ini, baiknya (pembatasan mobilitas saat PPKM Darurat) 100 persen selama waktu tertentu, misalnya 2 pekan di daerah-daerah lonjakan yang sangat tinggi," ujar Ketua Umum PB IDI Daeng M Faqih saat dihubungi Republika.co.id, Selasa (29/6).
IDI berharap pengetatan mobilitas dan aktifitas penduduk yang lebih ketat lagi. Ia menjelaskan, jika kemarin PPKM Mikro penebalan pengetatannya sampai 75 persen, maka selama PPKM Darurat bisa jadi pengetatannya 100 persen.
"Kita tunggu penjelasan pemerintah," ucapnya.
Sebelumnya diberitakan, Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Penanganan Covid-19 Alexander Ginting menyebutkan, pemerintah memang sedang menggodok sebuah kebijakan baru untuk membatasi mobilitas penduduk. Sasarannya adalah kabupaten/kota dengan kasus penularan Covid-19 yang tinggi. Namun Alex tidak menjelaskan apa saja kriteria sebuah kabupaten/kota bisa menerapkan PPKM yang 'super ketat' ini.
"Sedang dalam penggodokan untuk melihat PPKM kabupaten kota yang super ketat untuk membatasi mobilitas penduduk," ujar Alex, Selasa (29/6).
Sejumlah media asing hari ini mengabarkan bahwa Presiden Jokowi mulai condong untuk menetapkan pembatasan yang lebih ketat. Namun hingga siang ini, belum ada penjelasan resmi dari istana mengenai kebijakan terbaru terkait pengendalian Covid-19.
Seperti diketahui, kasus Covid-19 memang terus menanjak. Jumlah kasus aktif Covid-19 juga tak juga terbendung. Per Senin (28/6) kemarin, jumlah kasus aktif bahkan tembus 218.000 orang, tertinggi sepanjang pandemi melanda Indonesia.
Pekan lalu Presiden Jokowi sempat menggelar keterangan pers mengenai ketetapannya untuk memilih PPKM mikro dalam pengendalian Covid-19. Menurutnya langkah ini paling tepat untuk membendung penularan di level terkecil.
Ikuti Whatsapp Channel Republika