Ketua Satgas Covid-19 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Zubairi Djoerban mengatakan pemerintah harus menetapkan lockdown selama dua pekan untuk memperlambat penyebaran virus Covid-19. Ia juga mengingatkan, positivity rate di Indonesia sudah hampir 40 persen.

"Saran saya. Lebih bijaksana bagi Indonesia untuk terapkan lockdown selama dua minggu. Untuk apa? Memperlambat penyebaran, meratakan kurva, menyelamatkan fasilitas kesehatan, dan yang pamungkas menahan situasi pandemi jadi ekstrem yang akan membahayakan lebih banyak nyawa," katanya dalam cuitan di akun Twitter miliknya, Senin (21/6).

Kemudian, ia melanjutkan setiap hari terdapat orang-orang yang bertaruh nyawa di rumah sakit. Masyarakat harus sadar dan merenungkan hal ini agar tetap laksanakan protokol kesehatan (prokes).

"Masih saja ada yang menggelar pesta nikah atau sunat putranya ketika positivity rate hampir mendekati 40 persen, yang notabene tinggi juga. Sedangkan banyak orang yang bertaruh nyawa di rumah sakit. Mari kami renungkan," kata dia.

Ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia Tri Yunis Miko Wahyono juga merekomendasikan untuk dilakukannya lockdown wilayah untuk menghentikan penyebaran virus Corona penyebab Covid-19 khususnya varian baru seperti varian Delta.

"Ada upaya-upaya pencegahan penyebaran varian baru harusnya dilakukan penguncian atau lockdown untuk penyebaran varian baru ini baik itu di Kudus, Bangkalan, Madura, Jakarta, dan sebagainya," kata Yunis, Senin.

Yunis menerangkan, varian virus SARS-CoV-2 penyebab Covid-19 yang pertama kali muncul menularkan hanya ke dua orang, namun varian baru sekarang ini bisa menularkan ke empat atau delapan orang. Sehingga, potensi penularannya di tengah masyarakat makin tinggi dan berdampak pada peningkatan kasus.

"Oleh karena itu, harus dilakukan lockdown," tuturnya.

Yunis mengatakan, lockdown tersebut bukan hanya untuk menurunkan kasus Covid-19 semata. Tetapi, agar penyebaran varian baru yang sangat menular bisa dicegah meluas.

"Kalau ada ditemukan kasus baru dengan varian baru yang banyak kayak di Kudus maka harus dilakukan lockdown, di Bangkalan harus lakukan lockdown kabupaten, terus Jakarta apakah kota madya atau provinsi harus lihat sebarannya," ujarnya.

Ketika ditemukan banyak muncul kasus dengan varian baru, Yunis menuturkan harus secepatnya dilakukan penguncian untuk menghentikan penyebaran varian baru tersebut di kota, kabupaten, provinsi. Jangan sampai varian tersebut lebih dulu menyebar ke kota, kabupaten atau provinsi lain.

"Lockdown-nya lihat sebarannya kalau sudah banyak (kasus) kecamatannya maka lockdown-nya kabupaten," tuturnya.

Merespons desakan lockdown, pemerintah menegaskan masih belum mengambil opsi tersebut. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan, kebijakan pengendalian Covid-19 yang dilakukan pemerintah adalah penguatan PPKM mikro.

"Yang kita lakukan adalah penguatan PPKM mikro yang mengatur berbagai kegiatan. Di mana kegiatan itu dilakukan dalam zonasi yang sudah ditentukan. Jadi itu mengatur kegiatan-kegiatan kemasyarakatan dan kedisiplinan masyarakat," kata Airlangga dalam keterangan pers usai rapat terbatas dengan Presiden Jokowi, Senin (21/6).

Penguatan PPKM mikro, ujar Airlangga, sudah terbukti cukup ampuh menekan angka penularan di Kudus, Jawa Tengah dan Bangkalan, Jawa Timur. Penguatan PPKM mikro sendiri dilakukan dalam waktu dua pekan, dimulai 22 Juni hingga 5 Juli 2021.

Infografis angka kesembuhan menurun namun kasus positif melonjak - (Republika)

Ikuti Whatsapp Channel Republika