Selain soal premanisme, Abdul Hakim juga menceritakan soal banyaknya pungutan liar di sejumlah depo. Depo adalah tempat meletakkan kontainer yang sudah dipakai atau mengambil kontainer yang akan dipakai shipping line. Menurutnya, para karyawan depo sering meminta imbalan berupa uang tip agar laporannya bisa segera diproses.
"(Mereka) itu meminta imbalan lah, kalau enggak dikasih kadang diperlambat. Itu memang benar-benar, seperti Fortune, Dwipa, hampir semua depo rata-rata. Itu Pak. Yang sekarang itu yang saya perhatikan itu yang agak-agak bersih cuma namanya Depo Seacon dan Depo Puninar, agak bersih sedikit. Lainnya hampir rata-rata ada pungli, Pak," ceritanya.
Menurut dia, pungli yang diminta oleh para karyawan depo bahkan mencapai hingga Rp 20 ribu tiap orangnya.
"Itu, kalau enggak dikasih, ya masih dikerjakan cuma diperlambat. Alasannya, 'Yang sana dulu, yang ada duitnya' katakan saya begitu, tapi kalau mereka itu enggak mau ngomong, Pak. Jadi begitu kira-kira, Pak pungli di dalam depo itu, Pak," ungkapnya.
Mendengar cerita para sopir kontainer, Presiden kemudian memanggil ajudannya, Kolonel Pnb. Abdul Haris. Presiden pun memintanya agar menghubungi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melalui telepon terkait masalah pungli dan kemacetan yang terjadi.
"Pak Kapolri selamat pagi. Enggak, ini saya di Tanjung Priok, banyak keluhan dari para driver kontainer yang berkaitan dengan pungutan liar di Fortune, di NPCT 1, kemudian di Depo Dwipa. Pertama itu," jelas Presiden.
Presiden meminta agar Kapolri juga menyelesaikan masalah kemacetan yang menyebabkan terjadinya pungli oleh para preman di kawasan Tanjung Priok.
"Yang kedua, juga kalau pas macet itu banyak driver yang dipalak preman-preman. Keluhan-keluhan ini tolong bisa diselesaikan. Itu saja Kapolri," ujar Presiden.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
