REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kabar tak lulusnya puluhan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam tes alih fungsi sebagai aparatur sipil negara (ASN) menimbulkan polemik. Bagaimana sebenarnya tes tersebut berjalan? Apa yang mendominasi pertanyaan-pertanyaan dalam tes sehingga membuat puluhan pegawai yang sebelumnya telah menjalani seleksi ketat tersebut tak lolos?
Sejumlah pegawai yang ditanyai Republika menuturkan, tergolong banyak pertanyaan terkait agama, terutama bagi pegawai beragama Islam. Pertanyaan-pertanyaan itu tersebar baik dalam tes psikologi, tes esai tertulis, maupun tes wawancara.
Dalam tes psikologi, misalnya muncul pertanyaan soal keyakinan akan perintah agama yang harus dijalankan, soal apakah penista agama harus dihukum, sampai hak kaum homoseksual yang harus dipenuhi. Selain itu, ada pertanyaan soal pemisahan demokrasi dan agama, pandangan soal etnis Tionghoa, soal kepercayaan bahwa alam semesta diciptakan Tuhan, hingga pandangan soal kaitan terorisme dan jihad.
Sementara dalam esai tertulis dan wawancara, muncul pertanyaan soal HTI, FPI, DI/TII/, Habib Rizieq Shihab, sampai cara beragama yang merendahkan agama lain. Pandangan soal PKI dan LGBT juga ditanyakan dalam tes essai tertulis dan wawancara tersebut.
"Kalau tes psikologinya menjurus ke radikalisme gitu. Ntar pas wawancara ada tambahan pertanyaan soal Islam-Islam gitu. Teman aku ditanya syahadat, rukun iman, dan sebagainya," ujar salah satu pegawai pada Republika.
Menurutnya, pewawancara juga menyatakan alasan mengapa pertanyaan-pertanyaan tersebut diajukan. "Karena ada indikasi radikal (di KPK)," kata pegawai tersebut.
Selain pertanyaan soal agama, ada juga pertanyaan terkait pemerintahan. Para pegawai ditanyai soal apakah UU ITE membatasi kebebasan berpendapat, juga persetujuan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah.
"Ada pertanyaan soal kebijakan-kebijakan Jokowi," ujar pegawai lainnya.
Menurut pegawai tersebut, tak semua mendapat pertanyaan serupa dalam wawancara. "Ada yang hanya ditanyai mau tidak jadi PNS," ujarnya.
Selain itu, menurutnya dalam nama-nama pegawai yang tak lolos yang beredar di kalangan internal, ada juga nama pegawai non-Muslim. "Saya tidak paham soal pertanyaan bagi pegawai non-Muslim," ia menambahkan.
Selain itu, para pegawai KPK juga menemukan nama-nama yang kritis terhadap RUU KPK dan kepemimpinan KPK terkini masuk dalam daftar yang tak lolos. Nama-nama tersebut termasuk mereka yang meneken surat pernyataan pegawai KPK kala ramai penolakan terhadap revisi UU KPK pada 2019.
Sebelumnya, Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Universitas Andalas Feri Amsari juga mengungkapkan, sejumlah kejanggalan dalam Tes Wawasan Kebangsaan KPK. Feri mengaku menerima bocoran tentang pertanyaan-pertanyaan tes yang dijalani pegawai KPK sebagai syarat alih status pegawai KPK menjadi ASN.
Menurut Feri, banyak pertanyaan yang dinilai ganjil, salah satunya mengenai Front Pembela Islam (FPI), hingga pendapat pegawai KPK terhadap program pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).
"Tes berisi hal yang janggal dan mengada-ada. Misalnya pertanyaan terkait FPI dan pendapat pegawai terhadap program pemerintah, padahal pegawai tidak boleh secara etis berurusan dengan perdebatan politik," kata dia dalam keterangan yang diterima, Selasa (4/5).
Kejanggalan lainnya ialah tes tidak sesuai dengan Undang-undang 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang 30 tahun 2002 tentang KPK. Sebab, tidak terdapat ketentuan mengenai tes alih status.
"Keinginan tes lebih banyak dari kehendak pimpinan KPK melalui Peraturan Komisi, sehingga secara administrasi bermasalah," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika