Senin 03 May 2021 19:16 WIB

Ketua Satgas: Covid-19 Naik di Hampir Semua Provinsi Sumatra

Seluruh kepala daerah di Pulau Sumatra diminta betul-betul mengevaluasi kebijakan

Kepala Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengungkapkan terjadi kenaikan kasus positif Covid-19 di hampir seluruh provinsi di Pulau Sumatra.
Foto: istimewa
Kepala Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengungkapkan terjadi kenaikan kasus positif Covid-19 di hampir seluruh provinsi di Pulau Sumatra.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengungkapkan terjadi kenaikan kasus positif Covid-19 di hampir seluruh provinsi di Pulau Sumatra.

"Kita lihat hampir semua provinsi di Pulau Sumatra mengalami kenaikan kasus, baik kasus aktif maupun penurunan angka kesembuhan serta peningkatan angka kematian di seluruh provinsi," kata Doni Monardo dalam konferensi pers di Kantor Presiden Jakarta, Senin (3/5).

Baca Juga

Doni pun meminta bagi seluruh kepala daerah di Pulau Sumatra dapat betul-betul mengevaluasi kebijakannya secepat mungkin. "Jangan sampai terlambat karena ketika terlambat melakukan pengetatan dan langkah-langkah pencegahan maka kasus eksponensial ini akan tidak terkontrol," ungkap Doni.

Doni mencontohkan pada September-Oktober di Jakarta terjadi peningkatan jumlah kasus positif Covid-19 karena adanya pelonggaran kegiatan ditambah dengan liburan. "Maka rumah sakit Wisma Atlet mengalami kepenuhan sehingga terjadi antrean ambulans yang cukup panjang, pengalaman-pengalaman ini diharapkan betul-betul menjadi pelajaran bagi kita semua untuk tidak terulang kembali pada periode mendatang," tambah Doni.

Ia juga menekankan larangan mudik yang disampaikan Presiden Jokowi agar dipatuhi masyarakat. "Bapak Presiden sudah beberapa kali menegaskan yaitu dilarang mudik. Keputusan ini diambil setelah melalui berbagai pertimbangan setelah mendapatkan begitu banyak masukan dan juga dari data yang dikumpulkan selama setahun terakhir," ungkap Doni.

Doni pun menegaskan bahwa larangan mudik tersebut menjadi narasi tunggal. "Tidak boleh ada pejabat mana pun yang berbeda narasinya dari narasi pusat, ini adalah keputusan politik negara, kepala negara adalah bapak Presiden Jokowi, mohon sekali lagi seluruh komponen bangsa untuk betul-betul mengikuti arahan ini," tegas Doni.

sumber : antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement