Anggota Komisi I DPR RI, Yan Permenas Mandenas, menilai penetapan KKB di Papua sebagai kelompok teroris bukanlah solusi. Pelabelan tersebut menurutnya tidak akan menyelesaikan persoalan.
"Itu justru menunjukan kelemahan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan Papua," kata Yan saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Kamis (29/4).
Ia mengatakan, solusi yang dibutuhkan dalam menangani persoalan Papua saat ini yaitu menyelesaikan kompleksitas masalah Papua jangka panjang, salah satunya dengan merencanakan tindakan apa yang harus dilakukan untuk menghentikan aksi-aksi kekerasan oleh KKB dengan mengedepankan tindak pidana. Selain itu, politikus Partai Gerindra juga mendorong adanya solusi jangka panjang yang dibangun oleh pendekatan teritorial, pendekatan komunikasi, pendekatan penggalangan, dan mendorong rekonsiliasi serta dialog.
"Dialog yang dimaksud saya adalah dialog dalam kerangka bingkai NKRI sesuai degan format yang kita sepakati bersama antara pemerintah pusat dengan rayat papua melalui tim kerja yang nanti direkomendasikan oleh presiden atau dibentuk untuk kemudian bisa mengawal proses itu. Itu solusi jangka panjang, karena kita bisa mampu menyelesaikan persoalan-persoalan Papua," jelasnya.
Yan menambahkan, persoalan di Papua bukan hanya menyangkut persoalan hukum satu kelompok saja. Ada sejarah panjang yang melatarbelakangi KKB selalu muncul dan terus melahirkan regenerasi.
"Papua ini kita bukan bicara soal proses hukum semata dengan aksi teror, tapi kita bicara soal politik yang cukup panjang yang mengantarkan integrasi Papua ke NKRI sesuai dengan deal-deal antara Pak Soekarno dengan Jhon F Kennedy. Jadi sejarahnya cukup panjang," paparnya.
"Sehingga dengan emosionalnya pemerintah dalam menetapkan KKB sebagai kelompok teroris, saya pikir ini justru mendorong sebuah kemunduruan, bukan langkah maju," ungkap legislator asal Papua tersebut.
Dia juga mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan sejumlah langkah jangka pendek, yaitu mengevaluasi penanganan KKB di Papua. Perlu dicari tahu alasan kelompok tersebut aktif melakukan teror di Papua.
"Apakah kelemahan kita di dalam operasi itu masih terjadi? Ataukah kelemahan kita dalam mendorong pendekatan pembannguan itu belum maksimal? Nah dua ini coba kita kombinasikan dulu," ucapnya.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai penegakan hukum yang transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan jauh lebih penting daripada pelabelan teroris kepada kelompok KKB di Papua."Itu jauh lebih penting diutamakan daripada mengubah-ubah soal label," kata Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM, Amiruddin.
Amiruddin mengaku cukup mengetahui bagaimana label terhadap KKB di Papua mengalami banyak perubahan. Mulai dari kelompok separatis, kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB) hingga yang terbaru disebut sebagai teroris oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.
Lalu, lanjut dia, setelah adanya sejumlah perubahan label yang dialamatkan kepada KKB apakah ada perubahan. "Tidak ada perubahan, situasinya sama saja," ujar dosen FISIP Universitas Indonesia.
Beberapa waktu lalu Amiruddin mengatakan, telah meminta waktu agar bisa bertemu dengan Menko Polhukam Mahfud MD terkait konflik di Tanah Papua, namun hal itu tidak terwujud. Rencananya, ia ingin menyampaikan keprihatinan Komnas HAM atas cara berbangsa dalam menyelesaikan berbagai persoalan.
Pada satu sisi, apa pun bentuk kekerasan apalagi sampai menghilangkan nyawa, memang tidak dapat ditoleransi dan harus diproses secara hukum. Karena itu, penegakan hukum yang transparan dinilai Komnas HAM jauh lebih panting diutamakan dari pada sekadar pelabelan terhadap KKB.
Ia juga mengkhawatirkan adanya eskalasi kekerasan yang terjadi di lapangan pascapelabelan teroris. Kemudian, proses hukum yang akan dijalani seperti apa, dan terakhir bagaimana menjawab reaksi dari pihak-pihak di Papua atas label teroris kepada KKB.
"Saya katakan ini semua karena KKB itu sesuatu yang tidak jelas. Apa itu KKB. Di mana alamat KKB. KKB itu bukan organisasi," ujar dia pula.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
