Juru bicara Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang, Muhammad Rahmad, mengatakan bahwa fokus Kepala KSP Moeldoko adalah menyelamatkan demokrasi. Sebab, kekuasaan bukanlah orientasinya.
"Pak Moeldoko memimpin Partai Demokrat, orientasinya bukan kekuasaan. Orientasi Pak Moeldoko adalah menyelamatkan demokrasi, menyelamatkan Indonesia Emas 2024," ujar Rahmad lewat keterangan tertulisnya, Ahad (4/4).
Fokus Moeldoko, kata Rahmad, saat ini adalah membesarkan Partai Demokrat. Seperti yang dilakukan oleh Subur Budi Santoso dan Hadi Utomo ketika menjadi ketua umum partai.
"Pak Moeldoko memosisikan dirinya saat ini sebagaimana halnya Prof Subur Budi Santoso, ketum Demokrat periode satu, dan Hadi Utomo, ketum Demokrat periode dua membesarkan partai," ujar Rahmad.
Ihwal legalistas hasil KLB, pernyataan dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) disebutnya sebagai permulaan. Partai Demokrat yang diketuai Moeldoko akan melanjutkan prosesnya ke pengadilan, bahkan Mahkamah Agung.
"Apabila DPP Partai Demokrat pimpinan Pak Moeldoko menang di pengadilan sampai inkrah, DPP Partai Demokrat pimpinan Pak Moeldoko-lah yang resmi," ujar Rahmad.
Adapun terkait isu Pilgub DKI Jakarta, pihaknya berniat mengusung kembali AHY. "Partai Demokrat Pimpinan Pak Moeldoko justru berniat mengusulkan AHY untuk kali kedua sebagai calon gubernur DKI Jakarta," ujar Rahmad.
Pihaknya melihat, AHY berhenti dari dunia kemiliteran karena keputusan dari SBT yang merupakan ayahnya. Padahal, adik kelas AHY saja sekarang sudah berpangkat Letnan Kolonel di TNI.
"Tentunya, keputusan SBY yang meminta AHY berhenti dari militer dengan pangkat Mayor adalah pertimbangan AHY yang akan diusung menjadi gubernur DKI. Coret-coretannya tentu waktu itu menang," ujar Rahmad.
Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat hasil KLB Max Sopacua juga menegaskan, AHY-lah yang pantas menjadi cagub DKI. Max menganggap wacana mundurnya Moeldoko demi menjadi cagub DKI tidak masuk akal.
Menurutnya, Moeldoko akan fokus membesarkan Demokrat ketika sudah memperoleh legalitas kepengurusan. Setelah sah mendapat legalitas, Max menyampaikan partainya tetap membuka peluang bagi AHY jika ingin maju sebagai cagub DKI menggunakan Demokrat yang dipimpin Moeldoko.
"Mas AHY calon gubernur lebih tepat untuk menghapus kekecewaan 4 tahun lalu. Saya kan ikut kecewa karena ikut kampanye untuk Bro Mayor AHY," kata Max dalam keterangannya pada Republika.co.id, Ahad (4/4).
Diketahui, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah menolak hasil KLB Partai Demokrat di Deli Serdang. Menkumham Yasonna Laoly mengatakan, penolakan dilakukan menyusul tidak terpenuhinya syarat administratif untuk diselenggarakannya KLB.
"Pemerintah menyatakan permohonan pengesahan hasil KLB di Deli Serdang 5 Maret 2021 ditolak," kata Yasonna dalam konferensi virtual di Jakarta, Rabu (31/3).
Yasonna menjelaskan, penolakan Kemenkumham berpaku pada AD/ART Partai Demokrat yang telah disahkan pemerintah pada 2020 lalu. Dia mengatakan, KLB tidak memenuhi persyaratan seperti perwakilan DPD serta DPC yang tidak disertai mandat dari ketua DPD dan DPC sesuai dengan AD/ART tersebut.
"Dari hasil pemeriksaan dan verifikasi terhadap seluruh kelengkapan dokumen fisik sebagaimana yang dipersyaratkan, masih terdapat beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi," kata Yasonna lagi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
