Menghidupkan Kembali Kertajati yang Mati Suri

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Arie Lukihardianti, Sapto Andika Candra, Fauziah Mursid

Pandemi telah memukul industri penerbangan Tanah Air dan infrastruktur penunjangnya. Upaya untuk menyelamatkan bandara pun dilakukan agar tak lebih terpuruk, seperti Bandara Kertajati di Jawa Barat.

Baca Juga

Presiden Joko Widodo telah memerintahkan agar Bandara Kertajati mempersiapkan fasilitas maintenance, repair and overhaul (MRO) pesawat milik pemerintah baik TNI/Polri maupun Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Tak hanya itu Presiden memerintahkan pemindahan pabrik dan fasilitas operasi PT Dirgantara Indonesia (Persero) dan PT Pindad (Persero) ke kawasan Aerocity di Kertajati, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat.

Lalu Bandara Kertajati pun ditargetkan bisa bertransformasi menjadi embarkasi haji dan umroh bagi warga Jawa Barat dan Jawa Tengah bagian barat. Kebijakan-kebijakan tersebut merupakan upaya pemanfaatan bandara terbesar kedua setelah Soekarno-Hatta itu lebih optimal.

Manajemen PT Bandar udara Internasional Jawa Barat (BIJB) dan PT Garuda Maintenance Facillity (GMF) langsung menindaklanjuti arahan Presiden. Direktur Utama PT BIJB, Salahudin Rafi, mengatakanlangsung menindaklanjuti agar rencana MRO ini bisa seiring dengan penuntasan Tol Cisumdawu yang ditargetkan selesai pada Desember 2021.

Salahudin mengatakan, kerja sama bisnis ke bisnis (b to b) antara PT BIJB dan PT GMF ini tinggal menentukan pendanaan dan investor mengingat BIJB sudah memiliki lahan dan dokumen teknis. Selain itu, GMF siap dengan mengelola dengan kemampuan SDM dan sertifikasi yang sudah dimiliki.

“Bandara Kertajati tetap sebagai bandara internasional, yang melayani umroh dan haji, kargo domestik dan internasional, lalu sambil menunggu bangkitan penumpang upaya yang dilakukan dengan mempercepat pembangunan dan pengoperasian MRO untuk melayani pesawat TNI/Polri dan BNPB sesuai arahan Pak Presiden dan Gubernur,” ujar Salahudin dalam keterangan resmi, Selasa (30/3).

Dengan adanya keputusan pemerintah pusat, kata dia, maka aksi ini sudah sesuai dengan rencana Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terkait rencana pengembangan bisnis BIJB untuk membuat layanan MRO. Menurut Rafi, keputusan Presiden bukan mengambil alih kewenangan BIJB, namun mengakselerasi pembangunan fasilitas MRO lewat kerjasama BIJB dan GMF sebagai bagian dari kerjasama yang sudah diteken Pemprov Jawa Barat dan Garuda Indonesia 23 Februari lalu.

“MRO ini nanti demand-nya berasal dari TNI/Polri dan BNPB. Kami tinggal merumuskan pendanaan dan pembangunan apakah dari investor atau pihak perbankan,” katanya.

BIJB sendiri, kata dia, sudah memiliki dan menyiapkan lahan seluas 67 hektare. Pembangunan tahap I ditargetkan berdiri fasilitas di atas lahan 30 gektar. Pembangunan MRO menurutnya bisa dikebut dalam waktu satu tahun seiring dengan pengoperasian Tol Cisumdawu.

“MRO tidak rumit, man power-nya yang penting, GMF sudah memiliki SDM dan sertifikasi untuk MRO. BIJB menyiapkan lahan sesuai masterplan," katanya. Jadi, kata dia, BIJB membangun MRO selain melayani pesawat TNI/Polri, juga umum, artinya semua penerbangan sipil dan komersil kita layani di Kertajati.

Rafi juga memastikan BNPB akan menjadikan Bandara Kertajati sebagai homebase pesawat pemadam kebakaran hutan kebencanaan mulai tahun ini. Selama ini BNPB memarkirkan pesawatnya di Subang, Malaysia. Keputusan pemerintah mendirikan MRO di Kertajati menurutnya membuat BNPB tidak lagi khawatir dengan urusan perawatan pesawat.

“BNPB happy, kalau MRO sudah ada, terutama untuk perawatan helikopter pemadam api. Keputusan Presiden ini membuat semua rencana yang sudah disusun berbagai pihak menjadi tersambung,” katanya.

Manajemen BIJB sendiri, kata dia, mengapresiasi keputusan pemerintah terkait penetapan Kertajati sebagai pusat MRO pesawat pemerintah. Keputusan ini juga dinilai menjadi salah satu entry point pemulihan ekonomi nasional dan daerah. “Negara hadir di BIJB, keputusan ini kita sambut baik,” pungkasnya.

Pemerintah memang terus berupaya meningkatkan pemanfaatan BIJB Kertajati. Salah satunya dengan mengebut pembangunan jalan tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu). Targetnya, jalan tol yang menghubungkan ibu kota Jawa Barat dengan Kertajati itu rampung Desember 2021 mendatang.

Bandara Kertajati sendiri memang belum berfungsi optimal saat ini. Salah satu penyebab utamanya adalah aksesibilitas dari dan menuju bandara yang belum rampung sepenuhnya, terutama ke pusat-pusat ekonomi lainnya seperti ke Ibu Kota Jawa Barat.

Seperti diketahui, penyelesaian Tol Cisumdawu akan menjadi fasilitas baru bagi Bandara Kertajati, Kabupaten Majalengka. Jalan tol ini akan mengoneksikan arus barang dan orang dari wilayah Bodebekarpur dan Bandung Raya, ditambah sebagian wilayah Jawa Tengah.