REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyoroti wacana Kongres Luar Biasa (KLB) yang digadang-gadang pendiri dan mantan kader Demokrat. Herzaky menganggap KLB itu sebagai ancaman demokrasi.
Herzaky menjelaskan KLB hanya bisa dilakukan jika diminta oleh Majelis Tinggi Partai (MTP), atau diminta oleh minimal 2/3 DPD, 1/2 DPC, dan disetujui oleh Ketua MTP. Sedangkan DPD diklaim 100 persen sudah menolak KLB. Kemudian Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selaku Ketua MTP dan para DPC sudah menolak KLB. Sehingga ia heran jika wacana KLB dipaksakan.
"Ini ancaman bagi demokrasi jika perilaku abuse of power ini dibiarkan. Bisa menjadi preseden buruk untuk demokrasi Indonesia," kata Herzaky dalam keterangan pers yang diterima Republika pada Rabu (3/3).
Herzaky merasa prihatin jika wacana KLB Demokrat justru seakan menghalakan segala cara. Ia menyindir para penggagas KLB bekerjasama dengan oknum di lingkaran penguasa.
"Memaksakan KLB yang tidak sesuai dengan aturan (inkonstitusional), dengan peserta yang sekedar kader yang dijadikan perwakilan daerah meskipun bukan pemilik suara sah (ilegal)," ujar Herzaky.
Baca juga : Membangun Karakter Bangsa tanpa Miras
Herzaky mengungkapkan saat ini para pelaku yang ingin mengkudeta Ketum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sampai menggembar-gemborkan kabar bohong. Salah satunya mencatut nama para petinggi DPP Demokrat yang seakan-akan mendukung rencana kudeta itu. "Ini untuk menipu para pemilik suara sah agar bergabung. Perilaku yang sangat tidak berintegritas dan mencederai demokrasi Indonesia," ucap Herzaky.
Herzaky turut menyindir para pelaku yang ingin melakukan kudeta di Demokrat.
"Jangan memaksakan diri membuat KLB bodong. Sudah mantan kader, masih saja mau ikut-ikutan mengurus Partai Demokrat. Lebih baik waktunya dipakai buat bantu rakyat saja yang sedang kesulitan karena pandemi dan bencana," sindir Herzaky.
Sebelumnya, mantan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Marzuki Alie, akan melayangkan gugatan terhadap keputusan pemecatan dirinya secara tidak hormat oleh DPP Partai Demokrat. Rencananya, gugatan akan dilakukan besok, Rabu (3/3).
Ikuti Whatsapp Channel Republika