REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Parameter Politik Indonesia merilis hasil survei terkait tingkat kepuasan terhadap kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebanyak 46,1 persen responden konstituen Partai Demokrat merasa tidak puas dengan kepemimpinan Jokowi.
Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) Herzaky Mahendra Putra menilai adanya ketidakpuasan tersebut merupakan hal yang wajar. "Penurunan indeks demokrasi, keraguan dalam menyatakan berpendapat di muka publik tanpa khawatir dibui, kegagapan pemerintah dalam mengelola pandemi dan dampaknya, termasuk resesi ekonomi, membuat rasa percaya masyarakat semakin menurun," kata Herzaky, Senin (22/2).
Ia menambahkan, kondisi juga diperparah dengan adanya cap-cap yang tidak relevan dengan isu yang dibahas ketika ingin menyampaikan kritik. Maraknya labelisasi radikal, kadrun, dan sejenisnya menimbulkan kesan seolah tidak ada ruang untuk berdialektika, berdialog laiknya di era SBY.
Ia berharap, pemerintah benar-benar membuka ruang untuk berdialog. "Memberikan masukan dan kritik, berdialektika. Karena tanpa itu, perbaikan akan sulit untuk dicapai. Demokrasi hanya menjadi jargon semata," ujarnya.
Sebelumnya Parameter Politik Indonesia merilis hasil survei terbaru terkait evaluasi kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Sebanyak 65,4 persen responden menyatakan puas dengan kinerja Presiden Jokowi.
Sementara itu hanya 29,1 persen responden yang tidak puas dengan kinerja Jokowi. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menjelaskan, meskipun mayoritas merasa puas, namun ada beberapa segmen masyarakat yang cenderung besar ketidakpuasannya. Di antaranya yaitu warga Banten, Jakarta, Jawa Barat (42,4 persen tidak puas), masyarakat berpendidikan tinggi (44,2 persen), dan konstituen Partai Demokrat (46,1 persen), serta simpatisan (66,6 persen), kemudian Muhammadiyah (50,2 persen), serta organisasi kepemudaan (65 persen).
Bidang pembangunan infrastruktur menjadi aspek paling mendominasi tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah yaitu dengan 68,7 persen. Penyaluran bantuan sosial covid-19 juga dirasakan oleh masyarakat dengan tingkat kepuasan 66,9 persen. Sementara tingkat kepuasan kinerja di bidang penegakan hukum menjadi yang paling rendah dengan 49,7 persen.
"Rendahnya kepuasan di bidang penegakan hukum diakibatkan oleh persepsi penegakan hukum yang dirasa belum berkeadilan bagi segolongan masyarakat," ungkapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika