REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin menekankan agar peningkatan jumlah penerima vaksin dan kecepatan vaksinasi harus segera dipercepat. Wapres mengatakan, dua hal ini penting agar kekebalan komunitas atau herd immunity bisa tercapai.
"Jadi ini ada dua hal yang harus dikejar, jumlahnya kemudian kecepatannya juga,” kata Ma'ruf saat ditemui di Balai Karya Pangudi Luhur, Bekasi, Kamis (18/2).
Wapres menjelaskan, untuk mencapai kekebalan komunitas dibutuhkan 70 persen populasi penduduk atau sekitar 182 juta orang. Ia mengatakan, jangan sampai jumlah dan kecepatan yang tidak sama justru menghambat keberhasilan vaksinasi dengan tidak tercapai kekebalan komunitas.
"Jangan sampai (kelompok) yang ini sudah harus divaksin lagi, tetapi (kelompok) yang lain belum tercapai. Jadi kita harapkan kecepatannya ini bisa terkejar,” kata Ma'ruf.
Karena itu, Wapres mengingatkan masyarakat untuk siap melakukan vaksinasi. Bahkan, ia menyebut hukum vaksin wajib atau fardu kifayah bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim.
Menurutnya, kewajiban vaksin gugur sampai tercapainya kekebalan komunitas itu tercapai. Karena itu, sebelum tercapainya kekebalan komunitas, masyarakat akan berdosa jika menolak divaksin.
"Kalau pandangan agama (Islam), itu wajib, fardlu kifayah. Kalau belum tercapai apa yang mesti dicapai, itu dosanya belum hilang. Kalau sudah (tercapai) 182 uta orang, itu (dosanya) baru gugur,” katanya.
Secara khusus, Wapres juga mengajak kelompok usia lanjut (lansia) untuk ikut melaksanakan vaksinasi. Wapres menilai, vaksinasi sebagai upaya melindungi lansia sebagau kelompok yang berisiko tinggi terhadap Covid-19.
Pernyataan itu disampaikan Wapres sehari setelah ia menerima suntikan vaksin Coronavac pada Rabu (17/2) kemarin. "Kemarin saya baru divaksin itu, ngantuk (efeknya) itu aja dampaknya, alhamdulillah baik-baik semua. saya bilang kepada manula-manula, mari kita supaya vaksin, karena kita kan ingin mengejar herd immunity, itu kan harus dicapai 70 persen, 182 juta (orang)," kata Wapres.
Ikuti Whatsapp Channel Republika