REPUBLIKA.CO.ID, oleh Nawir Arsyad Akbar, Rizky Suryarandika
Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya mengatakan, bahwa upaya pengambilalihan kepemimpinan atau kudeta tak hanya berasal dari internal partai, melainkan juga dari pihak luar atau eksternal. Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko disebutnya sebagai sosok yang terlibat aktif dalam gerakan tersebut.
"Bahwa yang dilakukan Saudara Moeldoko bukan hanya sekadar mendukung gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat (GPK PD) tersebut, tetapi yang bersangkutan yang secara aktif dan akan mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat yang sah," ujar Teuku dalam keterangan resminya, Jumat (5/2).
Dalam kasus tersebut, Demokrat menilai bahwa tidak mungkin segelintir kader dan mantan kader berani melakukan penggulingan kepemimpinan lewat kongres luar biasa (KLB). Jika, tidak ada keterlibatan orang yang memiliki kekuasaan dan dana besar untuk melakukan gerakan tersebut.
Demokrat, kata Teuku, telah mendengar kesaksian yang menyampaikan bahwa Moeldoko sudah melakukan pertemuan dengan kader pusat dan daerah. Mereka dijanjikan sejumlah hal dan diberi dana awal sekira 25 persen. Sisanya akan diberikan setelah mantan Panglima TNI itu memimpin Demokrat.
"Semua itu membuktikan bahwa upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat oleh pihak luar itu nyata dan serius. Karena uang sudah mulai digelontorkan dan Saudara Moeldoko sudah aktif melakukan pertemuan-pertemuan," ujar Teuku.
Ia mengatakan, betapa sedihnya jika upaya tersebut terealisasi dan membuat Demokrat terpecah menjadi dua kubu. Meskipun ditegaskan Teuku, Moeldoko tak bisa menjadi ketua umum jika tidak ada persetujuan dari Majelis Tinggi Partai sebagai pemegang suara sah.
Namun, perpecahan di tubuh partai berlambang bintang mercy itu akan berdampak pada keberlangsungan Demokrat ke depan. Sebab, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) berpeluang tak akan mengesahkan kedua kubu partai dan membuat mereka tak dapat mengikuti pemilihan umum (Pemilu) 2024.
"Karenanya demi nasib dan masa depan jutaan kader Demokrat, menghadapi gerakan pengambil kepemimpinan Partai Demokrat ini kami ingin berjuang baik-baik. Agar sekali lagi kedaulatan dan keberlangsungan hidup Partai Demokrat tetap terjaga," ujar Teuku.
Di samping itu, ia juga menegaskan bahwa pihaknya tak menuduh pejabat pemerintahan lain terlibat dalam gerakan pengambilalihan kepemimpinan Demokrat, selain nama Moeldoko. Menurutnya, Moeldoko sendirilah yang menyebut nama-nama selain dirinya.
"Untuk tidak menjadi salah pengertian, Partai Demokrat tidak pernah menuduh para pejabat pemerintahan terlibat dalam GPK PD tersebut. Adapun yang menyebut nama-nama para pejabat pemerintahan berasal dari Saudara Moeldoko," ujar Teuku.
Lewat surat yang dikirimkan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kepada Presiden Joko Widodo pada 1 Februari, berkeyakinan bahwa menteri atau pejabat setingkat lainnya tak mengerti adanya gerakan tersebut. Bukan tak mungkin, nama-nama tersebut hanya dicatut oleh oknum yang dinilai sebagai sebuah pembusukan politik.
Meski begitu, Demokrat menghormati sikap Jokowi yang tidak berniat membalas surat yang dikirimkan oleh AHY. Pihaknya juga berterima kasih kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD dan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly yang sudah memberikan klarifikasi bahwa mereka tak terlibat.
"Ini membuktikan keyakinan kami bahwa tidak benar jika pejabat negara tersebut terlibat dalam gerakan ini," ujar Teuku.
Moeldoko telah membantah bahwa dirinya ingin mengambil alih Partai Demokrat dan menjadi ketua umum. Meski ia mengamini, ada pertemuan dengan kader dan mantan kader partai yang dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
"Saya orang profesional dan itu saya tunjukkan di mana-mana, saya profesional, saya tidak pernah mengemis jabatan, saya bisa berdiri sebab keyakinan saya," ujar Moeldoko.
Moeldoko menjelaskan, memang pertemuan yang terjadi di kediamannya dan sebuah hotel dengan sejumlah orang. Namun, kedua pertemuan tersebut disebutnya bukan untuk membicarakan hal yang ditudingkan oleh pengurus Demokrat.
"Beberapa kali di rumah saya, ya ada di hotel, di mana mana tidak terlalu pentinglah. Intinya kan aku datang diajak ketemuan, ya wong saya biasa," ujar Moeldoko.
Ditanya apakah dalam pertemuan tersebut turut hadir Muhammad Nazaruddin dan Jhonni Allen Marbun, Moeldoko tak menjawab tegas hal tersebut. Ia hanya memastikan, pertemuan tersebut hanya suatu pertemuan dengan perbincangan yang santai.
"Saya tidak peduli ini siapa (yang hadir dalam pertemuan), wong saya itu hanya datang saja, ngobrol aja," tegas Moeldoko.
Di samping itu, ia menegaskan bahwa dirinya merupakan orang yang berada di luar kepengurusan Demokrat. Sehingga, tidak mungkin dirinya menjadi ketua umum partai tersebut yang tentunya harus memenuhi sejumlah syarat yang terdapat dalam AD/ART.
"Saya ini siapa, saya ini apa (di Demokrat), biasa-biasa saja. Di Demokrat ada Pak SBY ada putranya Mas AHY," ujar Moeldoko.
Ikuti Whatsapp Channel Republika