Sabtu 23 Jan 2021 09:42 WIB

Lapan, Jokowi, Bareskrim, KLHK, dan Walhi Soal Banjir Kalsel

Pejabat dan instansi terkait punya jawaban berbeda pemicu banjir besar di Kalsel.

Rep: Erik PP/Antara/Nawir Arsyad Akbar/ Red: Erik Purnama Putra
Prajurit Marinir menggunakan perahu karet mencari warga korban banjir di Desa Pekauman Ulu, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Sabtu (16/1).
Foto: Antara/Bayu Pratama S
Prajurit Marinir menggunakan perahu karet mencari warga korban banjir di Desa Pekauman Ulu, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Sabtu (16/1).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Banjir besar yang melanda Kalimantan Selatan (Kalsel) selama beberapa hari mulai pekan lalu, menimbulkan perdebatan di masyarakat. Banjir tercatat terjadi di 11 kabupaten/kota Kalsel yang menjadi bencana terparah dalam puluhan tahun, yang membuat 87 ribu warga sempat mengungsi.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), banjir menggenangi Kabupaten Tapin, Kabupaten Banjar, Kota Banjar Baru, Kota Tanah Laut, Kota Banjarmasin, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Balangan, Kabupaten Tabalong, Kabupataen Hulu Sungai Selatan, dan Kabupaten Batola. Banyak yang menuding alih fungsi lahan menjadi pemicu banjir, dan ada pihak yang menyalahkan cuaca menjadi pemicu.

Republika merangkum perbedaan pendapat pendapat para ahli, presiden, polisi, hingga tokoh masyarakat.

1. Lapan

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) menyatakan, penyempitan kawasan hutan telah meningkatkan risiko banjir di Kalsel menurut hasil analisis mengenai penyebab banjir yang melanda wilayah provinsi itu pada 12-13 Januari 2021. Kepala Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh Lapan, M Rokhis Khomaruddin, menyebut, hasil analisis menunjukkan adanya kontribusi penyusutan hutan dalam kurun 10 tahun terakhir terhadap peningkatan risiko banjir di wilayah Kalsel

Data tutupan lahan menunjukkan bahwa dari tahun 2010 sampai 2020 terjadi penyusutan luas hutan primer, hutan sekunder, sawah, dan semak belukar masing-masing 13 ribu hektare (ha), 116 ribu ha, 146 ribu ha, dan 47 ribu ha di Kalsel. Sedangkan area perkebunan di wilayah itu menurut data perubahan tutupan lahan luasnya bertambah hingga 219 ribu ha.

"Perubahan penutup lahan dalam 10 tahun ini dapat memberikan gambaran kemungkinan terjadinya banjir di DAS Barito, sehingga dapat digunakan sebagai salah satu masukan untuk mendukung upaya mitigasi bencana banjir di kemudian hari," kata Rokhis di Jakarta, Ahad (17/1).

2. Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, banjir besar yang melanda 10 kabupaten dan kota di Provinsi Kalsel  menjadi yang pertama dalam 50 tahun terakhir. "Ini adalah sebuah banjir besar yang mungkin sudah lebih dari 50 tahun tidak terjadi di provinsi Kalimantan Selatan," kata Jokowi di Kelurahan Pekauman, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar, Kalsel, Senin (18/1).

Jokowi menyebut, intensitas hujan yang tinggi membuat Kalsel diterjang banjir besar. Dia pun menyampaikan rasa duka cita terhadap masyarakat terdampak banjir.

"Curah hujan yang sangat tinggi hampir 10 hari berturut-turut sehingga daya tampung Sungai Barito yang biasanya menampung 230 juta meter kubik sekarang ini masuk air sebesar 2,1 miliar kubik air sehingga memang meluap di 10 kabupaten dan kota," ucap Jokowi.

3. Bareskrim Polri

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipiter) Bareskrim Polri telah bertolak ke Kalsel untuk mengetahui penyebab terjadinya banjir di hampir satu provinsi tersebut. Kabag Penerangan Umum Divhumas Polri, Kombes Ahmad Ramadhan, mengatakan, dari hasil pemeriksaan, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menginformasikan banjir di Kalsel diawali curah hujan tinggi. Kemudian, sambung dia, pada saat bersamaan gelombang laut yang cukup tinggi.

"Informasi juga didapat dari syahbandar bahwa penyebab banjir adalah gelombang laut yang mencapai dua meter sampai 2,5 meter, itulah penyebab banjir di Kalsel," kata  Ramadhan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (22/1).

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement