Jawa Tengah, masih jelas Ganjar, untuk mengantisipasi dampak dari pemberlakuan PPKM, masih terus melakukan penjajakan. Pihaknya terus berkomunikasi dengan pemerintah pusat berkaitan payung hukum bagi persiapan anggaran tersebut.
"Kami komunikasi terus dengan pusat agar mendapatkan payung hukumnya, apakah kita perlu refocusing, penyesuaian atau skema lain. Tapi sambil menunggu aturan itu, saya sudah menyiapkan dan manakala aturan tersebut turun , maka anggaran terseut langsung bisa dieksekusi," kata dia.
Beberapa mata anggaran yang bisa dilakukan penyesuaian, telah diperintahkan Ganjar untuk bisa dirasionalisasi. Bahkan ia sudah meminta minimal bisa diamankan hingga Rp 1 triliun untuk mengantisipasi adanya dampak-dampak pemberlakuan PPKM tersebut.
"Saya minta minimal Rp 1 triliun disiapkan, minimal itu. Jadi nanti bisa berkembang lagi, sambil kami memantau dampak-dampaknya. Mudah-mudahan masyarakat bisa bertahan, tapi kalau tidak, negara harus hadir membantu," tandasnya.
Seperti diketahui, pemerintah pusat memutuskan memperpanjang PPKM Jawa-Bali selama dua pekan, yakni mulai 25 Januari hingga 8 Februari mendatang. Hal ini disebabkan pemberlakuan PPKM tahap pertama belum menunjukkan hasil positif karena jumlah kasus Covid-19 masih terus meningkat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
