Contohnya kalau sudah dibuat perencanaan 20.000 liter untuk disalurkan ke pangkalan maka di tengah jalan tidak bisa dilakukan perubahan lagi, dan memang ada perjanjian kerja sama antara agen dengan pangkalan soal hak dan kewajiban seperti menjual sesuai HET tidak boleh jual ke industri, dan pengoplos.
Kontrak ini dibuat setiap tahun, dan hak dari pangkalan mendapatkan antara 400 liter hingga 1.000 liter atau lebih dan mereka tidak menyetor uangnya ke distributor tetapi langsung ke bank.
Jika agen dan pangkalan kedapatan melanggar maka langsung dilakukan pemutusan hubungan usaha.
Ketua Komisi II DPRD Maluku, Saodah Tethol mengatakan, sebenarnya kalau mereka memakai minyak subsidi maka ini sudah melanggar aturan sehingga DPRD akan menyampaikan ke pemda untuk mengawasi penyaluran BBM bersubsidi.
"Lautan Maluku luas dan banyak juga sarana transportasi laut seperti speedboat maupun nelayan penangkap ikan yang menggunakan kapal ukuran kecil jumlahnya ribuan juga menggunkan minyak tanah sebagai bahan bakar, sehingga perlu ada penambahan kuota BBM jenis mitan untuk daerah ini," tegasnya.
Dalam pertemuan ini juga disimpulkan bahwa Pertamina sudah melakukan tugas sesuai koridornya, sama halnya dengan pihak distributor.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
