Untuk masalah pengajuan ekstra droping minyak biasanya diusulkan pemda, tetapi untuk penambahan kuota per bulan atau satu tahun disampaikan ke BPH Migas.
"Jadi otorisasi penambahan alokasi itu bukan ada pada Pertamina karena kami sifatnya hanya sebatas pengajuan saja, dan langkah ini sudah dilakukan pada Desember 2020 dan Januari 2021 untuk penambahan alokasi sebanyak 5-15 persen," akui Luky.
Soal pengawasan distribusi mitan, sebetulnya sesuai UU migas dan Perpres nomor 191 itu pengawasannya ada pada pemda, dan Pertamina tugasnya hanya melakukan pembinaan pada setiap agen, serta melakukan pengawasan ke setiap pangkalan.
Kalau ada keluhan terkait masalah keterlambatan atau persediaan berkurang maka langsung ditindaklanjuti, tetapi kalau untuk pengawasan maka pertamina bisa meminta dukungan pemda juga bersama aparat penegak hukum.
Salah satu distributor di Kota Ambon, Richard Sahertian yang hadir dalam rapat kerja ini menjelaskan, mekanisme penyaluran BBM dari agen ke pangkalan.
"Sudah ada penetapan kuota per bulan lalu dibagi per hari oleh agen ke setiap pangkalan, dan sebulan sebelumnya perencanaan agen sudah dimasukkan ke Pertamina," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
