REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah tak terburu-buru selama proses vaksinasi Covid-19. Sebab hingga saat ini, belum ada laporan resmi terkait jumlah vaksin yang sudah dipesan.
"Kita belum mendapatkan secara resmi data pengadaan dari vaksin ini, misalnya dari perusahaan-perusahaan yang diajak kerja sama mereka bisa mengadakan vaksin itu kapan," ujar Saleh saat dihubungi, Kamis (7/1).
Di samping itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) juga belum mengeluarkan hasil uji klinis dari vaksin Covid-19 buatan Sinovac. Meskipun pemerintah berencana melakukan vaksinasi pertama pada 13 Januari mendatang.
"Uji laboratorium yang diajukan oleh BPOM untuk mengeluarkan Emergency Use Authorization (EUA) itu belum ada. Sinovac yang sudah masuk tiga juta vaksin juga belum selesai," ujar Saleh.
Ia sendiri mengapresiasi langkah pemerintah yang ingin melakukan proses vaksinasi secepatnya. Namun hal tersebut tetap harus sesuai mekanisme demi keselamatan masyarakat nanti.
"Kita meminta agar perhitungan-perhitungan waktunya juga dilakukan dengan benar dan jangan sampai perhitungan waktu yang seperti itu malah membuat semuanya terasa seakan-akan dipaksakan," ujar Saleh.
Pemerintah telah memastikan program vaksinasi Covid-19 dimulai pertengahan Januari 2021 atau pekan depan. Kepastian itu diumumkan, meski Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) belum menerbitkan izin penggunaan/edar darurat (EUA/Emergency Use of Authorization) vaksin Sinovac.
Selain kepastian dimulainya program vaksinasi Covid-19 pada pekan depan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar program vaksinasi ini dapat selesai dalam waktu kurang dari setahun. Permintaan Jokowi ini lebih singkat dari target Kementerian Kesehatan (Kesehatan) yang memperkirakan program vaksinasi Covid-19 di Indonesia akan memakan waktu 15 bulan.
“Di negara kita insya Allah kemarin saya mendapat informasi itung-itungan Pak Menteri 15 bulan. Tapi masih saya tawar kurang dari setahun harus selesai,” ujar Jokowi saat penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat se-Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/1).
Ikuti Whatsapp Channel Republika