REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lima orang mantan petinggi PT Waskita Karya (Persero) didakwa merugikan keuangan negara hingga Rp202,296 miliar, karena membuat 41 kontrak pekerjaan fiktif.
Kelima orang tersebut adalah mantan Kepala Divisi Sipil/Divisi III/Divisi II PT Waskita Karya 2008-2011 Desi Arryani, mantan Kepala Proyek Pembangunan Kanal Timur – Paket 22 PT Waskita Karya Fathor Rachman, bekas Kepala Bagian Pengendalian II Divisi II PT Waskita Karya Jarot Subana, bekas Kepala Proyek Normalisasi Kali Bekasi Hilir Fakih Usman dan bekas Kepala Bagian Keuangan Divisi Sipil III PT Waskita Karya Yuly Ariandi Siregar.
"Terdakwa I Desi Arryani, bersama-sama dengan terdakwa II Fathor Rachman, terdakwa III Jarot Subana, terdakwa IV Fakih Usman dan terdakwa V Yuly Ariandi Siregar melakukan pengambilan dana dari PT Waskita Karya (Persero) melalui pekerjaan subkontraktor fiktif untuk membiayai pengeluaran di luar anggaran PT Waskita Karya (Persero) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pada 2009-2013," kata jaksa penuntut umum (JPU) KPK Ronald F Worotikan di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (10/12).
Divisi Sipil diubah menjadi Divisi III kemudian diubah menjadi Divisi II PT Waskita Karya yang bertugas untuk melakukan pekerjaan pembangunan proyek konstruksi/infrastuktur berskala besar yaitu di atas Rp100 juta dengan menggunakan teknologi tinggi dan wilayah kerjanya mencakup seluruh Indonesia dengan proyek-proyek meliputi pembangunan bandara, jembatan, jalan tol, normalisasi sungai, bendungan dan pelabuhan.
"Pada Desember 2009 di kantor pusat PT Waskita Karya, terdakwa III Jarot Subana menyampaikan kepada terdakwa I Desi Arryani selaku Kepala Divisi Sipil tentang kebutuhan penyediaan dana non budgeter untuk membiayai pengeluaran diluar anggaran PT Waskita Karya di antaranya untuk pemberian 'fee' kepada subkontraktor, pemberian kepada pejabat Divisi Sipil/Divisi III/Divisi II dan pemilik pekerjaan serta pihak-pihak lainnya, pembelian peralatan yang tidak tercatat sebagai aset perusahaan, dan pengeluaran lain yang tidak didukung bukti," jelas Jaksa Ronald.
Kelanjutannya, Desi Arryani, Fathor Rachman yang menjabat sebagai Kepala Proyek Pembangunan Kanal Timur-Paket 22, Jarot Subana, Fakih Usman selaku Kepala Proyek Normalisasi Kali Bekasi Hilir dan Haris Gunawan sebagai Kepala Bagian Keuangan Divisi Sipil, serta para Kepala Proyek di antaranya adalah Dono Parwoto yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Proyek Pekerjaan Tanah Tahap II Bandar Udara Medan Baru (Paket 2).
Dalam pertemuan itu disepakati strategi untuk menghimpun dana "non budgeter" dengan cara membuat kontrak pekerjaan-pekerjaan subkontraktor fiktif yang melekat pada proyek-proyek utama yang dikerjakan oleh PT Waskita Karya yang nantinya pembayaran atas pekerjaan-pekerjaan kepada perusahaan-perusahaan subkontraktor fiktif tersebut dikembalikan lagi (cash back) ke PT Waskita Karya.
"Perusahaan-perusahaan subkontraktor fiktif yang ditunjuk diberikan fee peminjaman bendera sebesar 1,5-2,5 persen dari nilai kontrak. Untuk memudahkan proses administrasi khususnya 'cash back' kepada Divisi Sipil, terdakwa I Desi Arryani mengusulkan agar Divisi Sipil 'meminjam bendera' perusahaan subkontraktor milik pejabat/pegawai PT Waskita Karya (Persero)," ungkap jaksa Ronald.
Kemudian Dono Parwoto menyodorkan nama perusahaannya yaitu PT Mer Engineering Jarto Subana untuk dapat ditunjuk sebagai subkontraktor. Selanjutnya PT Safa Sejahtera Abadi (terafiliasi dengan terdakwa IV Fakih Usman), CV Dwiyasa Tri Mandiri (terafiliasi dengan Haris Gunawan) dan PT Mer Engineering (terafiliasi dengan Dono Parwoto) dan disetujui oleh Desi Arryani untuk mengerjakan pekerjaan subkontraktor fiktif yang bertujuan menghimpun dana nonbudgeter yang melekat pada kontrak pekerjaan utama yang dikerjakan oleh PT Waskita Karya yang disepakati akan dikelola oleh Yuly Ariandi Siregar dan Wagimin selaku bendahara/kasir pada Divisi Sipil/Divisi III/Divisi II.
Menindaklanjuti kesepakatan dalam rapat-rapat moving in tersebut, Jarot Subana memerintahkan stafnya pada bagian pengendalian bernama Ebo Sancoyo untuk berkoordinasi dengan perusahaan-perusahaan yang dipinjam beritanya, mempersiapkan dokumen-dokumen fiktif dan berkoordinasi dengan Wagimin.
Ebo Sancoyo selanjutnya membuatkan kontrak dengan nilai tertentu, dengan menambahkan komponen perhitungan yaitu Pajak Penghasilan (PPh) dan fee untuk perusahaan subkontraktor yang telah disetujui yaitu 1,5-2,5 persen dari nilai kontrak yang disampaikan kepada para kepala proyek untuk dibuat pekerjaan sebesar nilai kontrak dan jangka waktu kontrak padahal para kepala proyek tahu kontrak-kontrak itu fiktif.
"Selanjutnya staf/kepala seksi administrasi kontrak proyek membuatkan kelengkapan pengadaan pekerjaan-pekerjaan sesuai kontrak yang disusun, namun tidak ada proses pengadaan yang dilakukan, hanya sebagai kelengkapan administrasi kontrak saja yaitu penawaran harga, berita acara klarifikasi dan data pembanding," tambah jaksa.
Pembayaran digunakan melalui penerbitan cek tunai dan transfer ke rekening perusahaan subkontraktor. Pada 2009- Mei 2011 telah menandatangani 21 kontrak pekerjaan subkontraktor fiktif yang melekat 14 kontrak pekerjaan utama yang dikerjakan PT Waskita Karya Persero. Selanjutnya masih ada 20 kontrak pekerjaan subkontraktor fiktif lagi yang diajukan sepanjang Juni 2011-Agustus 2013.
Atas perbuatan kelimanya ada 14 yang pihak mendapat keuntungan yaitu:
1. Terdakwa I Desi Arryani sebesar Rp3,415 miliar
2. Terdakwa II Fathor Rachman sebesar Rp3,67 miliar
3. Terdakwa III Jarot Subana sebesar Rp7,124 miliar
4. Terdakwa IV Fakih Usman sebesar Rp8,878 miliar
5. Terdakwa V Yuly Ariandi Siregar sebesar Rp47,387 miliar
6. Kepala Bagian Keuangan Divisi Sipil PT Waskita Karya 2009-2010 Haris Gunawan sebesar Rp1,525 miliar
7. Kepala Proyek Dono Parwoto sebesar Rp1,365 miliar
8. Imam Bukori sebesar Rp6,181 miliar
9. Kasir Divisi Sipil Wagimin sebesar Rp20,515 miliar
10. Kepala proyek Yahya Mauluddin sebesar Rp150 juta
11. PT Safa Sejahtera Abadi (terafiliasi dengan Fakih Usman) sebesar Rp8,162 miliar
12. CV Dwiyasa Tri Mandiri (terafiliasi dengan Haris Gunawan) sebesar Rp3,83 miliar
13. PT Mer Engineering (terafiliasi dengan Dono Parwoto) sebesar Rp5,794 miliar
14. PT Aryana Sejahtera (terafiliasi dengan Fathor Rachman) sebesar Rp1,7 miliar.
Atas perbuatannya, kelima terdakwa didakwa pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 jo pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP.
Pasal tersebut mengatur tentang orang yang melanggar hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya jabatan atau kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara dan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar. Terhadap dakwaan tersebut, kelima terdakwa tidak mengajukan nota keberatan (eksepsi).
Ikuti Whatsapp Channel Republika